Riauaktual.com - Masyarakat Transportasi Indonesia mengaharapkan pemerintah segera mengeluarkan regulasi yang dapat mengatur kendaraan umum roda dua berbasis online. Tidak hanya berhenti pada regulasi untuk taksi online.

Seperti diketahui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.32/2016 yang telah direvisi tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek, dan menelurkan 11 poin penting, hanya mengatur soal taksi online.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit berharap pemerintah tidak menyepelekan persaingan usaha yang terjadi saat ini antara ojek online dan angkutan umum lain sejenis atau lainnya. "Pemerintah harus segera menyusul menyusun regulasi untuk ojek online agar bisa menjadi acuan Pemda (Pemerintah Daerah). Harus ada arahan kebijakan untuk Pemda lakukan pengaturan, agar masyarakat pun dapat terlindungi," ujar Danang, sebagaimana dikutip dari viva.co.id, hari ini.

Kalau tidak diatur persaingan tidak sehat dapat terus merebak ke beberpaa daerah seperti yang terjadi di daerah Tangerang dan Bogor. Padahal, perselisihan itu tidak hanya dapat mengancam antar supir kendaraan umum, melainkan juga dapat mengancam keselamatan penumpang.  "Jadi, regulasi ojek online sangatlah diperlukan karena di dalamnya akan dapat melindungi pula hak keselamatan dari para pengguna jasa," ucapnya menambahkan.

Kekhawatiran Pengemudi Ojek Online

Sementara itu, para mitra penyelenggara aplikasi atau para supir ojek online saat VIVA.co.id berbincang dengan beberapa dari mereka mengatakan memang saat ini tidak menampik adanya kekhawatiran terkait perselisihan persaingan usaha yang tidak sehat.

Radi (50) yang sekitar enam bulan lalu mulai bekerja sebagai pengemudi online di Uber mengungkapkan menghindari daerah-daerah yang rawan konflik seperti Tangerang.  "Kalau ada orderan ke sana saya cancel, kalau enggak cuma mendekati daerah sana saja, enggak sampai masuk wilayah Tangerang. Jadi, kita enggak bunuh diri ibaratnya. Waktu itu pernah ada ibu-ibu order mau ke Tangerang, tapi dalam perjalanan dia mengerti sedang ada konflik dan akhirnya cuma sampai di stasiun Palmerah," ceritanya.

Sejalan dengan Radi, Ridwan (33) supir dari Gojek juga demikian. Ia menghindari daerah berkonflik, tapi padasarnya ia mengungkapkan selama ini hanya beroperasi di sekitaran Jakarta belum pernah menjangkau daerah luar Jakarta yang lebih sensitif konflik.

Ketika ditanya lebih lanjut terkait prospek ke depan dari jasa ojek aplikasi ini keduanya memberikan pernyataan berbeda. Ridwan mengatakan bahwa pekerjaan ini sedari awal memang telah menjanjikan. Ia yang berdomisili di Jakarta ini menjalani pekerjaan sebagai supir Gojek sudah sekitar dua tahun.

Pasalnya, Gojek  telah memberikan fasilitas jaminan berupa kesehatan, asuransi jiwa, dan pendapatan yang dapat diambil tiap harinya dengan ATM yang dibuatkan pula oleh pihak penyedia aplikasi. Selain itu, dengan bekerja di Gojek dirinya dapat jaminan untuk mengambil kredit perumahan rakyat (KPR).

Saat ini, menurutnya bentrok itu sudah mereda. Pasca peristiwa di Tangerang lalu, di mana terjadi supir angkutan umum yang menyelakai supir ojek online, sudah beberapa kali terjadi mediasi.  "Sekarang sudah aman sudah ada kesepakatannya. Seminggu ini sudah aman. Ada mediasi dari Pemda (Pemerintah Daerah), ojek online, dan angkutan umum," tuturnya.

Kemudian, ia melanjutkan bahwa di antara supir Gojek juga terdapat grup persatuan yang dikelola secara mandiri yang terhimpun melalui aplikasi Whatsapp. Sehingga, kabar apa pun terkait aktivitas operasional dapat terpantau satu sama lain.  "Ada perkumpulan Jabodetabek yang pake grup WA. Kalau ada kejadian dikasih tahu ada kecelakaan atau apa," celotehnya.

Sementara menurut Radi  pekerjaan ini tidak dapat dikatakan menjanjikan. Pria asal Yogya ini mengatakan, sementara ini menguntungkan memang lagi booming, tapi tidak tentu bagaimana ke depannya.

Pekerjaan ini, ia ungkapkan sebagai sambilan dari pekerjaan lainnya dia sebagai tukang batu. "Kalau ada kerjaan proyek ya enggak narik (kerja ojek), kalau enggak ada proyek ya narik. Biar enggak nganggur. Enggak harus menggantungkan pendapatan dari Uber," ujarnya.

Terkait jaminan pekerjaan sendiri, ia mengatakan dari Uber selama ini tidak memberikan jaminan kesehatan, asuransi jiwa, fasilitas pembuatan ATM juga tidak ada.  "Setahu saya enggak ada jaminan kesehatan dan jiwa. Belum pernah dapat apa-apa," ujarnya.