Riauaktual.com - Dinas Sosial Provinsi Riau telah menyalurkan bantuan ke 10 Dinas Sosial Kabupaten dan Kota di Riau. Hal tersebut disampaikan  Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Riau Drs Umar HM.

Dikatakan Umar, bantuan yang disampaikan berupa baper stock dan peralatan pengungsian. Baper stok ini adalah makanan siap saji, bisa dalam bentuk gulai ayam yang sudah dikalengkan. Kemudian tenda, matras, perlengkapan bayi, selimut dan ikan sarden. Itulah makanan standar yang siap untuk mengantisipasi banjir per kab/kota itu sudah cukup.

"Baper stok ini tidak diperuntukkan untuk dibagi langsung karena baper stok tersebut harus dipanaskan lagi di dapur umum, tapi kalau ada yang ingin memakan tanpa dipanaskanpun boleh. Kalau selimut akan kita berikan secara langsung," ujarnya saat ditemui Riauaktual.com di ruang kerjanya, hari ini.

Ia menambahkan, BKKKS Provinsi Riau yang diketuai Sisilita Arsyadjuliandi Rachman juga telah memberikan 898 paket untuk Kecamatan Gunung Sahilan dan Sahilan Darussalam. Bantuan yang diturunkan disana kalau tidak salah 368 paket. Sisanya itu diantar ke Kuansing, karena banjirnya sudah surut maka kita hanya menurunkan 200 paket.

"Kemudian, kemarin ada bantuan juga dari pengurus Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Riau berkoordinasi juga dengan Dinas Sosial Provinsi Riau. Merka memberikan bantuan ke Desa Lubuk Siam dan Desa Tanjung Alam yang di Teratakbuluh Kabupaten Kampar. Kemudian sudah diantarkan juga baper stok ke Kecamatan Peranap. Untuk Pelalawan kita sudah medrop perahu mesin," jelasnya.

Apabila bantuan itu kurang kab/kota bisa bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bisa mengeluarkan Beras Cadangan Pemerintah (BCP) yang jumlahnya 100 ton per kab/kota. Itu boleh dimanfaatkan asal kondisi tanggap darurat banjir sudah dikeluarkan oleh BNPB setempat, maka itu boleh dikeluarkan oleh Dinas Sosial kab/kota.

"Untuk mengatasi banjir berlanjut Dinas Sosial Provinsi sudah dalam keadaan siap untuk membuka posko banjir. Kita tidak mau tanggung-tanggung, karena dibalik beras 100 ton di kab/kota itu tadi BCP Provinsi terhadap penanggulangan banjir bisa diturunkan untuk kab/kota mana saja yang sangat membutuhkan itu malah 200 ton untuk banjir. Kalaupun kurang tidak begitu sulit untuk meminta kepada kementrian asalkan prosedurnya pas dan ada surat rekomendasi dari BNPB sesuai dengan tingkatannya," katanya. (ang)