Riauaktual.com - Walapun Unit Pengelola Kegiatan Kabupaten Inhu membantu untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat selama ini, namun unit pengelola kegiatan di 14 Kecamatan se Kabupaten Inhu melakukan studi banding ke Kabupaten Banyumas Yogyakarta dengan biaya sendiri dari kelembagaan UPK Kecamatan masing-masing.

Hal ini disampaikan Ketua Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Inhu,H.Seno Harto kepada wartawan Sabtu (18/3) di Pematangreba. Menurutnya, UPK 14 Kecamatan se Kabupaten Inhu studi banding tersebut berangkat sebanyak 51 orang yang dilaksanakan  mulai tanggal 21 hingga tanggal 24 April tahun 2017.

Yang mana tujuan studi banding ke Kabupaten Banyumas itu untuk membahas payung hukum tentang pengelolaan dana Ris PNPM sebab payung hukum kegiatan pengelolaan dana Ris PNPM di Kabupaten Banyumas sudah ada sementara sejak berakhir program PNPM pada tanggal 31 Desember tahun 2014 silam, kegiatan dana Ris PNPM di Kabupaten Inhu belum ada payung hukumnya.

H Seno Harto yang juga selaku Ketua BKAD Provinsi Riau menambahkan, selama ini pengelolaan keuangan dengan sistim simpan pinjam perempuan (SPP) terus berjalan dengan bunga kecil yakni sebesar 15 persen pertahun dari besar SPP tersebut.

Sehingga sampai ekarang ini anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang tersebar di 14 Kecamatan Kabupaten Inhu sekitar Rp 34,2 millyar dengan anggota SPP sebanyak 14 ribu anggota.

Untuk mendapat simpan pinjam perempuan sangat dipermuda karena tidak ada agunan tapi cukup persyaratannya hanya surat keterangan usaha dari pemerintah desa.

''Kemudian juga,jika simpan pinjam perempuan membayar tepat waktu diberikan juga bonus pengurangan pembayaran iyurannya,karena tujuan untuk membantu masyarakat dalam membuka usaha guna kesejahteraan masyarakat Inhu,'' ucap Seno Harto. (Obe)