Riauaktual.com - Keberadaan layanan jasa transportasi online berbasis aplikasi, baik mobil dan sepeda motor, sudah menjadi primadona bagi warga Ibu Kota Jakarta. Namun keberadaan Go-Jek, Grab, dan Uber di daerah menjadi masalah.

Penolakan itu terjadi di sejumlah daerah, seperti Bali, Bandung, Yogyakarta, Malang, Tanggerang, dan lainnya. Para pengemudi angkutan umum dan taksi konvensional menolak keras kedatangan taksi dan ojek online dengan cara berdemo besar-besaran dalam seminggu terakhir.

Contohnya saja di Denpasar, Bali. Ribuan supir yang tergabung dalam Aliansi Sopir Bali yang dipimpin oleh I Ketut Witra berdemonstrasi besar-besaran pada Selasa 14 Maret 2017.

Dalam demo itu, mereka menuntut hal yang sama seperti yang mereka sudah pejuangkan selama satu tahun terakhir, yakni mendesak taksi online yang beroperasi di Denpasar segera ditutup.

"Kami sudah melakukan demo ini selama 1 tahun. Kami merasa dicuekin," kata Witra, seperti dikutip dari laman Merdeka.com, Kamis 15 Maret 2017.

Aliansi ini memberikan waktu hingga 1 April mendatang agar semua jasa transportasi berbasis aplikasi itu tutup. Witra dan supir lainnya mengaku merasa dirugikan.

"Dengan seenaknya mereka mengambil penumpang. Apalagi dua (aplikasi) itu milik asing," kata Witra.

Dia menganggap, selama ini ada perbedaan perlakuan antara taksi online dan angkutan konvensional. Salah satunya adalah mengenai pembayaran pajak yang dirasa tidak adil.

"Kami taksi konvensional membayar pajak. Sementara mereka tidak. Bila orang Bali sudah turun demo, artinya kami sudah tersakiti," tegas dia.

Pekan lalu, supir-supir angkutan umum (angkot) di Bandung, Jawa Barat juga berdemo di depan Gedung Sate dengan tuntutan serupa.

Koordinasi Lapangan Aliansi Moda Transportasi Umum Jawa Barat Nanat Majmul mengatakan, keberadaan transportasi online membuat pendapatan para sopir angkot dan taksi konvensional. "Menurun drastis yakni pendapatannya dipangkas hingga 80 persen," kata dia.