JAKARTA (RA) - Pemerintah akan mengajukan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada DPR pada Senin (03/12/2012). Kepastian tersebut disampaikan dari Direktur BPH Migas Djoko Siswanto saat mengisi diskusi Polemik Sindo Radio Susahnya Mengatur BBM di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (01/12/2012). "Senin, Insya Allah akan kami ajukan ke DPR," kata Djoko.

Menurutnya, pengajuan tambahan kuota sebanyak 1,2 juta kiloliter tersebut untuk menjaga situasi jika kuota yang semula ditetapkan pemerintah sebesar 44,04 juta kiloliter tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat hingga akhir tahun 2012.

Pemerintah memprediksi masyarakat akan mengonusmi BBM hingga 45,2 juta kiloliter sehingga perlu untuk mengajukan tambahan kuota kepada DPR.

"Masyarakat seluruh Indonesia jangan khawatir. BBM subsidi masih tersedia sampai akhir tahun. Tambahan kuota yang kita ajukan untuk berjaga-jaga supaya dalam aturan UU apabila terjadi overkuota semua tidak disalahkan. Pemerintah, DPR, BPH Migas tidak disalahkan. Semoga kuota yang ada cukup kalau tidak ada penyalahgunaan," tambahnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farial mengakui hingga kini belum ada surat pengajuan penambahan kuota yang masuk ke komisinya di DPR. Pihaknya akan melihat penyusunan kuota yang dilakukan oleh BPH Migas agar tidak terjadi kesalahan perhitungan seperti sebelumnya.

"Hingga saat ini kami belum terima surat permohonan untuk penambahan kuota 1,2 juta kiloliter. Kita harus lihat penyusunan kuotanya. Yang bertanggung jawab di sini adalah BPH Migas yang memetakan setiap kabupaten membutuhkan berapa, setelah itu koordinasi dengan Kementerian ESDM, DPR hanya bisa meng-approve. Kita akan tanya alasan tambahan, risetnya bagaimana, ya kita setujui supaya enggak ada antrian BBM," tandasnya.

Farial melihat kinerja BPH Migas mulai berantakan karena pada Juni lalu, pemerintah meminta tambahan 4,4 juta kiloliter atau setara Rp16 triliun dengan jaminan tidak akan ada kekurangan sampai akhir tahun ini. Namun, ternyata pemetaan kuota yang dilakukan BPH Migas masih belum tepat sasaran.

Menurut pengamat ekonomi Hendri Saparini, semua rumah tangga di Indonesia mengkonsumsi BBM. Pengaturan menjadi sangat penting untuk mengatasai masalah BBM tersebut.  Hendri menilai manajemen yang ada kini untuk mengawasi dan distribusi masih belum bekerja dengan baik sehingga wajar jika terjadi kebocoran BBM.

"Kebocoran akan berpengaruh pada demand, tidak ada yang menyimpan BBM kalau rumah tangga, kalau kebocoran iya. Peran BPH Migas untuk mengatur sangat dibutuhkan," ujarnya. (mediaindonesia/RA)