Riauaktual.com - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) mengawali kerja tahun 2017 dengan menggelar bedah kasus perempuan dan anak. Kegiatan ini dipusatkan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Dumai.
 
Bedah kasus secara langsung di pimpin Plt Kepala Dinas PPPA, Muhammad Syafei SSos MSi. Turut hadir Ketum P2TP2A Kota Dumai Hj Haslinar, Wakil Ketua P2TP2A Dewi Tunjung Sari, Sekretaris P2TP2A Kabid Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Irfan Wahyudi SKM MKes, jajaran pengurus P2TP2A Kota Dumai.
   
Dalam pidatonya, Plt Kepala Dinas PPPA, Muhammad Syafei SSos MSi mengungkapkan keprihatinan terhadap angka kasus perempuan dan anak yang meningkat dari tahun ke tahun. Permasalahan pada perempuan dan anak sangat kompleks, sehingga harus melibatkan seluruh stakeholders dalam menanganinya.
 
"Persoalan ini tanggung jawab kita semua, bukan saja Dinas PPPA dan P2TP2A. Apalagi letak Dumai sangat strategis maka kita melakukan pemetaan daerah rawan yang belum tersentuh dan kita sosialisasikan. Sosialisasi harus kita gencarkan sampai keseluruh lapisan. Kita segera laksanakan rapat kerja membahas trend yang terus meningkat," ujarnya, dilansir dari dumaisatucom, Senin.
   
Senada dengan Ketua P2TP2A Kota Dumai, Haslinar mengungkapkan kerisauan dengan peningkatan kasus perempuan dan anak di Kota Dumai. Dia minta masalah tersebut bisa disampaikan pada acara coffe morning Forkompimda yang dihelat 3 bulan sekali. Disamping itu, sosialisasi perlindungan perempuan dan anak harus gencar.
   
"Langkah konkrit P2TP2A saat ini bagaimana membuka kesadaran semua pihak untuk bersama-sama meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya sangat kawatir dan risau bila angkanya terus bertambah, mari secepat mungkin kita melakukan penanganan bersama semua pihak," tegas istri Walikota Dumai ini.
 
Sedangkan Kabid Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Irfan Wahyudi SKM MKes menjelaskan kasus kekerasan pada anak seperti pencabulan, anak berhadapan hukum, kekerasan terhadap anak dan penelantaran. Sampai pertengahan Januari 2017 ini sudah ada 6 kasus pencabulan dan 2 kasus anak berhadapan hukum.
 
Untuk kasus perempuan dan anak sampai pertengahan Januari 2017 ini sudah ditangani 1 kasus perempuan dan 8 kasus anak. Tahun 2015 ada 19 kasus pencabulan, 11 kasus anak berhadapan hukum, 11 kekerasan terhadap anak dan 6 penelantaran. Tahun 2016 ada 31 kasus pencabulan, 13 kasus anak berhadapan hukum, 9 kekerasan terhadap anak dan 16 penelantaran.
   
"Banyak upaya yang sudah dilakukan termasuk kategori maju dalam P2TP2A sehingga tahun 2016 mendapat bantuan kendaraan molin dari pemerintah pusat. Pembinaan juga dilakukan dari lingkungan keluarga, sekolah ramah anak dan masyarakat melalui PATBM. Kedepan sosialisasi semakin intensif terutama daerah rawan serta meningkatkan kordinasi lintas sektoral," ujarnya.