Riauaktual.com - Pemerintah mengucurkan subsidi untuk pelaksanaan program Tol Udara tahun ini sebesar Rp 21 miliar. Tol Udara tersebut nantinya akan melengkapi program Tol Laut yang selama ini hanya menyentuh di wilayah pesisir, seperti Sentani dan Sorong.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso mengatakan, untuk tahap pertama, proyek ini akan terfokus di wilayah pegunungan Papua, seperti Wamena, Timika, Yahukimo dan Ilaga dan Merauke.

"Jembatan (Tol) Udara akan kita kembangkan jauh dari pusat, terutama Papua, kita tahu begitu ada Tol Laut harga turun 20 persen, tapi itu yang di pesisir saja ke dalamnya disparitas harga masih ada, karena itu kita bagikan atau distribusikan kargo dengan pesawat terbang," tuturnya seperti dikutip dari Antara, Jakarta, hari ini.

Direktur Angkutan Udara Kemenhub Maryati Karma mengatakan untuk tahap pertama akan diujicoba dipusatkan di tiga tempat, seperti Wamena, Timika dan Dekai. "Nanti dari Timika ke empat lokasi, Dekai dan Wamena juga sama ke sejumlah lokasi," ucapnya.

Dia mengatakan subsisi senilai Rp 21 miliar tersebut akan disesuaikan dengan penambahan trayek ke depannya. "Kalau ini berhasil, kita tambah tahun depan, kita tidak bisa memberikan dana besar ternyata tidak efisien," imbuhnya.

Saat ini, pelaksanaannya menunggu payung hukum yaitu berupa Perpres yang kini masih di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Maritim. "Saya kejar terus, mudah-mudahan Semester 1 tahun ini bisa, nanti bisa kita tambah semula seminggu sekali (pengangkutan), menjadi dua minggu sekali," jelasnya.

Untuk operatornya, Maryati akan melakukan lelang kepada maskapai-maskapai swasta. "Kalau penunjukan langsung kan harus BUMN, nanti jenis pesawatnya disesuaikan, seperti 'propeller' (baling-baling) atau ATR, helikopter juga bisa kalau bisa mengangkut hingga 1,2 ton kargo," katanya.

Sementara itu, Maryati menyebutkan subsidi untuk angkutan perintis tahun ini adalah Rp 523 miliar untuk 195 rute penerbangan perintis atau naik dari 2016 sebesar Rp 400 miliar.

Dia merinci untuk subsidi angkutan BBM, yaitu Rp 43 miliar, sementara untuk kargo Rp 21 miliar. "Dari 209 bandara perintis di 2016, sekarang tinggal 195 bandara, sejumlah bandara yang sudah diterbanhi pesawat komersil dihapus dari subsidi pemerintah," tukasnya.