Riauaktual.com - Tiga peserta assesment Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) untuk sembilan jabatan di lingkungan Pemprov Riau mendapatkan hak istimewa. Ketiga mantan pejabat ini tak lagi perlu mengikuti seleksi manajerial.

Ketiga peserta assesment tersebut yakni M Syukri Harto, Indra Putra Yana dan Surya Maulana. Mereka mendapatkan hak istimewa karena sebelumnya telah mengikuti assessment pada bursa Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau. Sementara khusus Surya Maulana karena telah mengikuti seleksi Sekda Indragiri Hilir.

"Ada tiga orang diantaranya mendapatkan hak istimewa karena tidak perlu mengikuti seleksi manajerial kembali. Ada dua orang diantaranya mengikuti seleksi Sekda di tingkat provinsi, kemudian satu lagi mengikuti seleksi Sekda di Indragiri Hilir," kata Ketua Pansel Assesment PTP Pemprov Riau, Prof Muchtar Ahmad, yang juga mantan Rektor Universitas Riau, di Gedung Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau, Jalan Ronggowarsito, Rabu (8/3/17).

Selain tiga orang yang mendapatkan hak istemewa tersebut, juga tercatat satu diantara peserta dinyatakan gugur. Yakni atas nama Sopyan Hadi yang juga menjabat sebagai Kepala Balitbang Bengkalis.

Dengan begitu, dari total 72 orang yang awalnya dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti tes manajerial hanya 68 orang. Untuk hasil tes manajerial ini akan diumumkan pada 21 Maret mendatang. "Nanti hasilnya diumumkan 21 Maret. Seleksi manajerial ini mencakup dua macam tes dan dibagi dua kelas meliputi psikometri dan LGD (Leaderless Group Discussion)," Muchtar Ahmad.

Ada pun dari hasil pemantauan di lapangan, tes tertulis tahap manajerial dilaksanakan di gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau ini, pelaksanaan tes bagi 72 peserta ini pun dibagi menjadi dua ruang kelas. Mereka akan mengikuti beberapa tahapan tes meliputi tes psikometri dan LGD (Leaderless Group Discussion).

Sebelumnya, sebanyak 72 dari 82 pelamar dinyatakan lolos administrasi. Sedangkan sepuluh lainnya dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Langkah selanjutnya, Tim Panitia Seleksi (Pansel) uji publik atau rekam jejak peserta. "Masyarakat akan berperan dalam uji publik ini, seperti memberikan informasi mengenai rekam jejak 72 pelamar tersebut," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan.

Dijelaskan Ikhwan, informasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi poin penting dalam penilaian peserta assessment dengan catatan menyertakan bukti otentik."Seperti halnya apakah seseorang yang mendaftar assessment tersebut pernah tersangkut hukum atau pun rekam jejak negatif lainnya," tuturnya.

Seperti diketahui, lowongan assessment sembilan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) atau Eselon II di lingkup Pemprov Riau ditutup dengan peserta yang membeludak mencapai 82 orang. Penerimaan tersebut ditutup tepat pukul 16.00 WIB, Kamis (2/3) lalu.

Ikhwan pun tak menyangka peminat assessment akan sebanyak ini mengingat sepinya pelamar saat awal mula dibukanya pendaftaran pada 10 Februari 2017 lalu. "Banyak pesertanya mencapai 82 orang. Lalu kita seleksi sesuai persyaratan," pungkasnya. (yai)