Riauaktual.com - Meskipun kepemimpinan sekarang berbeda dengan sebelumnya, tetapi apapun kebijakan program pembangunan masa lalu juga tanggung jawab pemimpin sekarang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komi A DPRD Kuansing Musliadi SAg saat dihubungi wartawan melalui selulernya, Minggu. Dikatakannya, apapun kegiatan pembangunan yang dilakukan pada kepempinan sebelumnya yakni semasa Bupati H Sukarmis dan ternyata mempunyai proses pengerjaan jangka panjang, maka siapapun pemimpinnya saat ini harus melanjutkannya.

Menurutnya, proyek pembangunan yang dilakukan pada kepemimpinan dahulu adalah dibangun oleh  pemerintah melalui persetujuan rakyat dalam hal ini DPRD, bukan dibangun oleh pribadi.

Musliadi mencontohkan program besar zaman almarhum Bupati Asrul Ja'afar seperti kelanjutan pembangunan kompleks perkantoran Pemda dan Pasar Rakyat.
"Karena ini adalah pembangunan daerah, maka mantan Bupati Sukarmis ujar Musliadi tetap melanjutkan program-program pembangunan tersebut," terangnya.

Kemudian berkaitan dengan proyek tiga pilar semasa H Sukarmis juga harus dilanjutkan dan dituntaskan oleh bupati Mursini.

Terhadap proyek-proyek yang belum dibayarkan baik tiga pilar atau proyek lainnya tentu perlu dilakukan opname ulang ke lapangan.

Sementara jika ada masalah terhadap proyek tersebut tentu penegak hukum akan mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Karena bisa dirunut kebelakang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

"Pemerintah harus menyelesaikan soal pembayaran pembangunan tiga pilar tersebut pada pihak kontraktor agar nanti kontraktor juga tidak ragu mengerjakan proyek-proyek pembangunan di daerah kita," pungkasnya.

Menurutnya, seluruh proyek yang sudah dikerjakan harusnya diusulkan pembayarannya dalam APBD 2017 ini, termasuk tiga pilar dan sejumlah proyek tahun 2016 di antaranya proyek pembangunan kampus UNIK, pembangunan Hotel Kuansing dan pembangunan Pasar Tradisional Berbasis Moderen. (am)