Riauaktual.com - Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) memiliki wilayah begitu luas yang terdiri dari Hutan dan perkebunan, selama ini terus menghadapi permasalahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) Ir.Joko widodo, Pemerintah Kabupaten Rohil setiap tahunnya terus berupaya memaksimalkan pengawasannya dalam mengatasi Karlahut tersebut.

Beberapa tahun terahir, Rohil selalu menyumbangkan titik api di setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan kondisi Rohil yang masih memiliki begitu banyak daerah perhutanan yang dijadikan areal baru bagi para pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan dengan cara membakar serta kondisi tanah yang gampang terbakar dikarenakan tanah berjenis gambut.

Pada tahun 2016, Karlahut di Rohil dapat ditangani dengan cepat. Sehingga, tingginya Karlahut tahun lalu dapat diminimalisir. Hal itu juga sesuai dengan instruksi Bupati Rohil H Suyatno AMp agar semua pihak bertanggung jawab mengantisipasi Karhutla sedini mungkin.

Bupati Rohil H Suyatno AMp menegaskan, tanggung jawab mengatasi agar tidak terjadinya Karlahut tidak hanya ditangan Kapolres dan Dandim saja. Akan tetapi, semua unsur masyarakat Rohil harus ikut bertanggung jawab mengantisipasi Karhutla agar tidak terjadi lagi di Rohil tahun 2016. Termasuk yang diminta pihak perusahaan, seluruh kepala SKPD, seluruh camat, seluruh Kapolsek, serta seluruh camat dan lurah se Rohil. "Tangung jawab ini tidak hanya dipundak Kapolres dan Dandim saja, tapi semuanya harus bertanggung jawab," tegas Suyatno, Kamis.

Adanya ultimatum Presiden Jokowi yang meminta agar Riau bebas Karhutla tahun ini, Bupati juga mengingatkan agar semua pihak yang harus siap siaga menghadapi musim kemarau panjang ini. "Saya minta tolong betul-betul supaya Rohil jangan terjadi karhutla. Kapolsek dan Danramel saya tahu sudah kerja ekstra, tapi camat kadang enntah kemana-mana pergi, ini saya minta jangan buat malu pemerintah," ujarnya.

Diakuinya bahwa Pemkab Rokan Hilir telah melaksanakan sosialisasi karlahut dengan metode partisipatif masyarakat dalam pembuatan peta desa rawan karlahut berbasis GPS. Dengan harapan, akan mudah memantau, mensingkronkan dan memastikan dilapangan apakah karlahut terjadi di wilayah desa tersebut.