Riauaktual.com - Ketua TIm Pansus Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) DPRD Riau Asri Auzal sepertinya tak kuasa kuasa menahan kekesalannya terhadap kebijakan pemerintah pusat, terkait penerapan SK RTRW di Riau.

Dihadapan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman serta sejumlah anggota Komisi IV DPR RI, Asri Auzar mengkritik kebijakan pemeritah pusat yang terkesan 'main-main' dalam menyelesaikan RTRW. Tak hanya itu, suara politisi Demokrat ini pun beberapa kali terdengar meninggi saat diberikan kesempatan bicara, terutama saat menyingung beberapa SK yang dikeluarkan Kemen-LHK untuk RTRW di Riau.

"Kami jadi bingung mau pakai aturan yang mana pak. Ada banyak SK yang dikeluarkan Kemen LHK. Lalau mana yang kami pedomani," kata Asri Auzar, di auditorium gedung lancang kuning, Selasa (21/2/17).

Asri Auzar mengaku binggung apakah benar pemerintah pusat ini serius dalam menangani persoalan RTRW ini. Karena terlalu banyak SK yang sudah diterbitkan oleh Kemen-LHK, sementara sampai hari ini kebijakan RTRW tersebut masih menggantung.

Selain itu, Asri Auzar juga memberikan pemahaman kepada anggota Komisi IV akibat mandeknya persoalan RTRW bertahun-tahun berakibat kepastian hukum dalam hal investasi di Riau. Triliunan dana yang harusnya sudah bisa diinvestasikan untuk menggerakan perekonomian di Riau pun harus kembali sirna, karena RTRW yang bertahun-tahun tak pernah dituntaskan.

Selain Asri Auzar, hadir juga rekan ditim Pansus RTRW seperti Kamila Sari termasuk Wakil DPRD Riau Sunaryo. Kemudian hadir juga perwakilan pemerintah dari kabupaten kota serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Riau.

Sementara Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berharap penyelesaian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di provinsi ini tuntas sesegera mungkin. Hal itu mengingat ada banyak kebutuhan mendesak namun terganjal karena RTRW.

"Kita minta sesegera mungkin. Karena selama inikan banyak investasi yang masuk tapi tak bisa dilakukan, karena RTRW belum tuntas," kata Andi Rachman (sapaan akrab Gubri).

Dengan begitu, selama RTRW belum dituntaskan maka selama itu pula triliunan dana investasi yang seharusnya sudah bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan perekonomian di negeri melayu ini tak bisa dirasakan.

Lebih lanjut, Andi juga menyatakan harapan Pemprov Riau ingin terlibat langsung dalam menuntaskan RTRW tersebut. Hal itu pun sudah disampaikan langsung dilakukannya pertemuan bersama Komisi IV DPR RI.

Ada pun hasil pertemuan dengan DPR RI ini akan dirembukan kembali oleh legislatif bersama lembaga terkait agar apa yang diharapkan Pemprov Riau pun bisa tercapai. (yai)