Riauaktual.com - Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno tidak henti-hentinya mengingatkan para Penghulu agar jangan bermain-main dengan Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) karena apabila itu terjadi penyelewengan akan berurusan dengan penegak Hukum.

Hal tersebut dikarenakan Pemkab Rohil mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapan Belanja Daerah (APBD) Rohil sejak tahun 2015 dan tahun 2016. ADD tersebut belum termasuk alokasi dana desa yang bersumber dari APBD provinsi dan APBN yang apabila ditotal dari tiga sumber tersebut diperkirakan mencapai ratusan miliar.

"Melihat banyaknya alokasi dana desa, kita meminta kepada datuk Kepala Kepala Kepenghuluan agar tidak bermain-main dengan dana ini. Jika tidak ingin berurusan dengan hukum, gunakan dana tersebut sebaik mungkin dan libatkan masyarakat dan kedepankan mufakat saat menggunakan anggaran," ujarnya.

Bupati juga meminta kepada Camat untuk pro aktif turut memantau kegunaan anggaran dana desa. "Kita mengharapkan jangan sampai terjadi hal-hal yang melawan hukum yang melibatkan Kadesnya. Seperti di daerah-daerah lain," tegasnya.

Alokasi dana desa ini merupakan uang rakyat yang diberi oleh pemerintah baik kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat guna membangun desa yang manfaatnya untuk kepentingan masyarakat desa.

Dalam penggunaan serta penyaluran dana ADD, para Kades juga di imbau harus mengadakan musyawarah bersama para perangkat desa beserta masyarakat agar penggunann dana tersebut tepat sasaran sebagaimana yang diinginkan masyarakat. (Zai)