Pelalawan dan BPKP MoU Pengembangan Manajemen Pemda

Pelalawan dan BPKP MoU Pengembangan Manajemen Pemda
penandatangan MoU

Riauaktual.com - Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau mensepakati kerjasama soal Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah.

MoU tersebut kemarin ditandatangi oleh Bupati Pelalawan HM. Harris dan Kepala Perwakilan BPKP Riau Dikdik Sadikin di Auditorium Kantor Bupati Pelalawan.

Kepala BPKP Perwakilan Riau, Dikdik Sadikin dalam sambutannya menjelaskan bahwa BPKP merupakan Internal Auditor yang memiliki pengasawan yang luas, selain itu BPKP dalam tugasnya lebih mengedepankan tindakan prefentif agar kedepannya tidak terjadi permasalahan hukum yang mungkin akan dihadapi oleh pemerintah daerah.

“Kedepannya kami akan merubah paradigma tentang BPKP sebagai momok yang menakutkan bagi pemerintah daerah menjadi BPKP yang menyenangkan dan mitra kerja yang bersahabat bagi pemerintah daerah. Selain itu, auditor internal harus memiliki early warning system atau system peringatan dini untuk melakukan pendampingan secara baik,” ujar Dikdik.

Pada kesempatan tersebut Bupati Pelalawan H.M. Harris dalam sambutannya mengharapkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemkab. Pelalawan dan BPKP riau sebagai mitra kerja dapat memberikan pendampingan pengawasan kepada kami, sehingga kedepannya tidak ada SKPD yang berhadapan dengan pidana.

“Beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten Pelalawan meraih predikat CC yang sebelumnya hanya meraih predikat C yakni meningkat dari tahun sebelumnya pada acara penyerahan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang diserahkan langsung Kemenpan dan RB RI dibandung, hal ini perlu saya sampaikan diforum ini sebagai motifasi bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah kedepannya,” lanjut Bupati Harris.

“Terakhir saya berpesan kepada kepala SKPD untuk berhemat dan tidak terbuai dengan acara yang berbentuk seremonial yang tidak penting, ini perlu saya ingatkan karena terbatasnya keuangan daerah. Oleh sebab itu, kepentingan yang menyentuh kepada masyarakat harus lebih kita utamakan agar masyarakat dapat merasakan langsung dari program pemerintah daerah,” tutup Harris. (JYP)

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index