Riauaktual.com - Para tenaga pengajar (guru) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, nampaknya akan berbahagia dan sumringah. Pasalnya, dana sertifikasi guru untuk tri wulan keempat yang sebelumnya sempat tertunda akan dipastikan cair dalam waktu dekat ini.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, Mpd. sebagaimana dikutip dari kominfo hari ini. Menurut pihaknya, telah memasukkan pengajuan pencairan anggaran sertifikasi guru ke BPKAD.  Pencairan itu bisa dilakukan pada Jumat atau paling lama Senin mendatang.

"Kalau tidak Jumat paling lambat Senin, para guru sudah mendapatkan pencairan dana sertifikasi ini. Kalau telat itu hal biasa, karena memang anggarannya baru dapat sekarang dicairkan," ungkap Jamal.

Lebih lanjut  dikatakan Jamal, mengenai anggaran yang turun dari pusat, hanya Rp 20 Miliar  dan  sudah dipenuhi keseluruhannya. Sehingga semua guru dipastikan akan menerima dana sertifikasi dalam waktu bersamaan.

"Kalau anggarannya tentu ada di BPKAD. Yang kami terima informasinya, semua kekurangan sudah ditutupi oleh Pemko Pekanbaru," sebut Jamal.

Menanggapi hal tersebut, Alex Kurniawan selaku Plt Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru membenarkan hal terkait gaji sertifikasi guru tersebut.

Dikatakan Alek, terjadinya keterlambatan ini disebabkan adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, sehingga kelengkapan administrasi perlu dilakukan pendataan ulang.

"Kita gak mau juga administrasi ini nantinya jadi masalah. Cuma untuk kendala yang lain tidak ada," kata Alex.

Ditambahkan Alex, anggaran yang dikeluarkan Pemko Pekanbaru untuk membayar dana sertifikasi guru, berdasarkan pengajuan dari Dinas Pendidikan berjumlah Rp 48,5 miliar.

Alex juga berpesan agar para guru tetap bersabar, karena untuk penggunaan anggaran negara, administrasinya harus lengkap dan jelas. Dirinya pun meminta agar tanggapan yang berlebihan tak perlu dilakukan, karena pada dasarnya dana sertifikasi pasti dibayarkan.

"Kita minta bersabarlah, yang namanya uang negara dan daerah ini ada administrasi yang harus disiapkan. Satu rupiah saja uang negara ini harus kita pertanggung jawabkan," pungkas Alek.