Riauaktual.com -  Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan pemerintah tidak mengajukan pemblokiran terhadap 3 akun twitter yang berafiliasi dengan Front Pembela Islam yakni @syihabrizieq, @DPP_FPI dan @HumasFPI. Rudiantara bahkan mengaku tak tahu menahu soal pemblokiran tersebut.

"Saya malah enggak tahu," kata Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1), sebagaimana dikutip dari merdeka.com.

Rudiantara menyarankan FPI mengecek kembali apakah ada pihak lain yang sengaja memblokir akun itu. Sebab, kata dia, pemblokiran akun twitter bisa juga dilakukan dari pusat pengendalian twitter.

"Harus dicek juga itu siapa, bisa juga itu masyarakat. Masyarakat kan boleh nge-tag, bahwa ini masuk hate speech, pornogragi atau apa, bisa nge-tag. Taging itu otomatis dari sistem ke sistem pengendali di pusat sana," jelas Rudiantara.

"Saya terus terang, nggak tahu," sambung dia.

Ditanya apakah Kemenkominfo mendukung pemblokiran terhadap akun yang berafiliasi dengan FPI itu, Rudiantara enggan berkomentar banyak. Dia hanya memastikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika pasti mendukung pemerintah.

"Kominfo itu pemerintah, pemerintah ikut pemerintah, gitu aja," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab buka suara soal pemblokiran 3 akun twitter yang terafiliasi dengan FPI. Salah satunya adalah akun twitter miliknya. Rizieq curiga ada permintaan dari pihak tertentu agar 3 akun twitter resmi FPI diblokir. Sebab, sepengetahuannya twitter tidak akan dengan mudah memblokir akun tanpa prosedur yang jelas.

"Setahu kita selama ini yang namanya twitter itu tidak akan pernah mudah memblok akun siapa pun. Tanpa prosedur yang berlaku. Tapi kemudian kalau tiba-tiba diblok, ini atas permintaan siapa?," kata Rizieq di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1).

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membantah meminta twitter memblokir 3 akun FPI. Namun Rizieq heran karena tidak mungkin tidak ada permintaan dari otoritas negara.

"Apakah atas permintaan pemerintah atau Kemenkominfo, sementara Kemenkominfo kemarin sudah nyatakan membantah, kalau mereka tidak pernah memblokir. Tapi twitter ini tidak serta merta, menutup suatu akun tanpa ada permintaan dari penguasa setempat," tegasnya.

Pihaknya meminta pemerintah dan pihak twitter memberikan penjelasan terkait pemblokiran tersebut. Akibat pemblokiran ini, simpatisan FPI dan umat muslim melakukan protes. Pemblokiran ini dianggapnya sebagai upaya mengkebiri akses informasi untuk masyarakat.

"Kalau pemerintah mengatakan tidak memblokir berarti harus ada penjelasan. Akibat itu akhirnya simpatisan FPI dan alumni 212 yang bergabung dalam muslim siber army, mereka ramai-ramai memprotes," terangnya.