Riauaktual.com - Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman Selasa 17 Januari 2017 pagi menjadi Inspektur upacara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2017 tingkat Provinsi Riau, di halaman kantor Gubernur Riau. Saat itu Gubri membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri SAg MSi.

Menteri Hanif dalam sambutan tertulisnya mengatakan Pemerintah secara terus menerus meningkatkan pembangunan yang bertujuan memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mulai membangun dan mengembangkan tol laut, pelayaran rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih, pembangunan jalan baru dan jalan tol, pengembangan transportasi perkeretaapian, dan pencetakan sawah baru serta konektivitas antar wilayah. Selain itu juga dikembangkan program peningkatan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial.

"Bidang ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan masyarakat yang mendukung prioritas program tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Program pembangunan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan setiap pelaksanaan pembangunan harus menjamin keselamatan dan kesehatan kerja," katanya.

Dia menyebut, dalam upaya peningkatan pelaksanaan K3, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengembangkan berbagai upaya, antara lain penyempurnaan peraturan perundang-undangan serta standar yang menjadi pedoman sehingga pelaksanaan program K3 dapat dengan mudah diimplementasikan.

"Tahun 2016 telah diterbitkan beberapa simplifikasi peraturan K3, antara lain tentang K3 Listrik, Lift, Penyalur Petir, Bejana Bertekanan dan Pesawat Tenaga dan Produksi," jelasnya.

Dilain itu juga meningkatkan pengawasan bidang K3 melalui penambahan jumlah pengawas spesialis bidang K3. Dalam Tahun 2016 telah dididik pengawas baru sebanyak 60 orang sehingga pada tahun 2016 terdapat 351 orang pengawas spesialis bidang K3 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan K3. Pada Tahun 2016 jumlah lembaga audit SMK3 ada sebanyak 10 perusahaan, dan jumlah perusahaan jasa bidang K3 baik bidang pembinaan, pemeriksaan pengujian, konsultasi, dan fabrikasi mengalami peningkatan sebanyak 625 perusahaan di tahun 2015 menjadi 859 perusahaan pada tahun 2016.

Meningkatkan kesadaran tenaga kerja dan masyarakat tentang K3 melalui peningkatan jumlah personil yang memiliki kompetensi K3, dimana terdapat sebanyak 57.653 personil K3 pada tahun 2015 meningkat menjadi 75.081 orang pada tahun 2016.

Meningkatkan perusahaan yang menerapkan program Pencegahan dan Penanggulangan HIVAIDS (P2HIV-AIDS) pada tahun 2015 sebanyak 452 perusahaan dari 221.006 perusahaan (0,2°/o) menjadi 553 perusahaan dari 254.161 perusahaan (0,22%) di tahun 2016.

"Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi sebesar 150°/o dari 6 Perguruan Tinggi di tahun 2015 menjadi 15 Perguruan Tinggi di tahun 2016," ujarnya.

Dia menambahkan, meskipun terjadi peningkatan pelaksanaan program K3, akan tetapi masih terdapat kasus kecelakaan kerja. Hal ini terlihat dari kasus kecelakaan kerja yang berakibat pada meninggalnya tenaga kerja. Data BPJS Ketenagakerjaan menggambarkan penurunan kecelakaan kerja dari 110.285 kasus di 16.082 perusahaan dari 296.271 perusahaan yang terdaftar dengan korban meninggal dunia 530 orang pada tahun 2015, menjadi 101.367 kasus di 17.069 perusahaan dari 359. 724 perusahaan yang terdaftar dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.382 orang sampai dengan bulan November tahun 2016.

"Selaku Menteri Ketenagakerjaan menghimbau, mengajak, dan mendorong agar semua pemangku kepentingan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, organisasi profesi, asosiasi, pimpinann perusahaan, pekerja, dan masyarakat lainnya, melakukan upaya-upaya konkrit terhadap pelaksanaan K3 di lingkungannya masing-masing. Sehingga budaya K3 benar-benar terwujud disetiap tempat kerja dan masyarakat umum di seluruh tanah air," ajaknya. (mad)