Kontroversi Pasha Ungu selama jadi Wakil Wali Kota Palu

Kontroversi Pasha Ungu selama jadi Wakil Wali Kota Palu
Pasha Merokok

Riauaktual.com - Sigit Purnomo yang memiliki nama beken Pasha Ungu resmi menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (17/2/2016). Hampir setahun menjabat, tindak tanduk Pasha Ungu tak lepas dari kontroversi.

Sehari setelah dilantik, dia memarahi aparatur sipil negara (ASN) di apel kesadaran, Balai Kota Palu. Banyak PNS yang tertawa saat dia akan memasuki mimbar upacara.

"Apa motif saudara-saudara tertawa saat saya memasuki mimbar upacara!," tanya Pasha saat memberikan sambutan sebagai pemimpin apel, Kamis (18/2/2016). Seperti dikutip Antara.

Pasha masih melakukan kesalahan kecil saat upacara berlangsung sehingga ajudan di belakangnya tampak harus membisiknya. Semisal, ketika menerima laporan komandan upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Sigit menjawabnya dengan kata 'laksanakan', yang seharusnya 'lanjutkan', sehingga peserta upacara terdengar kembali tertawa.

Saat dipersilakan membacakan sambutan tertulis Menteri Tenaga Kerja, Pasha yang mengenakan kemeja Korpri lengan panjang dipadu celana hitam model botol sejenis jeans dan berkopiah hitam itu memulai sambutannya dengan mengatakan, 'mohon maaf, sebelum saya membacakan sambutan tertulis bapak menteri, saya perlu mengemukakan hal-hal ini.

Pasha mengatakan bahwa apel kali ini adalah apel kesadaran, namun saya melihat peserta upacara yang belum sadar. Salah satu buktinya, banyak peserta ada di depan saya, di samping dan di belakang saya tertawa terbahak-bahak saat saya memasuki mimbar upacara.

"Apa motif saudara-saudara tertawa terbahak-bahak. Saya malu karena ada yang tertawa terbahak-bahak saat saya masuk. Next, saya tidak mau ini terulang lagi. Polisi Pamong Praja harus mengecek yang tertawa itu !. Jelas?...Jelas?...Jelas?," pinta Pasha.

Selain itu, Pasha minta agar seluruh pegawai bisa menghargai orang, dan bisa menghargai jabatan.

"Attitude harus ada, bagaimana membawa diri dengan baik dan benar. Anda semua memakai baju Korpri. Percuma sumpah Korpri tadi dibacakan kalau begini attitude pegawai," ujarnya.

Beberapa aparatur sipil negara yang mengikuti upacara tersebut memberikan reaksi berbeda atas reaksi emosional Wakil Wali Kota saat memimpin upacara tersebut.

"Beliau seharusnya menyadari bahwa status beliau sebagai figur publik masih terus melekat, dan ini adalah kesempatan pertama beliau berhadapan dengan pegawai di Pemkot. Nah, banyak sekali pegawai di sini yang baru pertama kali melihat wajahnya secara langsung, sehingga spontan menyambut dengan tawa karena gembira saat beliau pertama kali naik podium," ujar seorang PNS senior.

Selain memarahi bawahannya, berikut deretan kontroversi Pasha Ungu sebagaimana dilansir merdeka.com:

1. Pernah menolak diawawancarai wartawan

Kejadian ini berlangsung, Rabu (17/2/2016) saat Pasha ditemani istri menjalani pelantikan di Sulteng.

Seakan ingin diakui jika kini dirinya merupakan seorang pejabat negara, Pasha seolah menolak diwawancarai dengan nada meremehkan profesi jurnalistik. Pasha mengingatkan kepada Ridwan Lapasere, wartawan MNC Grup kala itu jika kini dirinya merupakan pejabat bukan artis lagi.

"Saya ini sekarang sudah pejabat, bukan lagi artis. Kamu orang cuma kontributor kan," ujar Ridwan seraya menirukan perkataan Pasha.

Setelah Ridwan berlalu meninggalkan suami Adelia Wilhelmina itu, datanglah Rahman, seorang jurnalis NET TV dan mengalami perlakuan yang sama.

Ketua Alinasi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Mohammad Iqbal Rasyid kala itu sampai angkat bicara. Ia menganggap Pasha telah mencederai kerja jurnalis di Kota Palu.

"Jikalau kejadiannya seperti informasi yang beredar, maka kami sangat menyesalkan peristiwa tersebut, karena di era keterbukaan informasi publik saat ini, koq masih ada perilaku pejabat yang seperti itu," tegasnya.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono juga menyayangkan arogansi Pasha Ungu. Sebagai pejabat publik, Pasha tidak boleh menolak diwawancara oleh jurnalis.

"Sebagai pejabat publik, kepala daerah baik itu gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, walikota dan wakilnya, atau bahkan sampai camat dan kepala desa, tidak boleh menolak untuk diwawancarai oleh wartawan. Apalagi jika penolakan itu dilakukan secara kasar, hal ini melecehkan profesi wartawan," kata Hamid melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Jumat (19/2).

"Apalagi cara penolakannya dengan sikap yang melecehkan. Padahal dua wartawan yang ingin wawancara tersebut berasal dari grup media nasional resmi yang cukup dikenal, yakni dari MNC Group dan NET TV," imbuh Hamid.

Hamid menjelaskan, pejabat publik, termasuk kepala daerah, wajib untuk tidak menutup diri kepada publik, apalagi wartawan. Sebab menolak memberi informasi selain termasuk menghalang-halangi kerja jurnalistik sesuai UU Nomor 40/1999 tentang Pers juga melanggar prinsip keterbukaan informasi seperti diatur dalam UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

2. Berpakaian dinas sambil merokok

Kedua, foto Pasha yang memakai pakaian dinas, bersama Wali Kota Palu Hidayat tertangkap kamera sedang merokok di ruang publik.

Foto tersebut diunggah akun instagram @adeliapashaofficial dengan judul 'Ekspresinya'. Foto itu diunggah dua hari lalu. Para netizen pun langsung melayangkan kritik.

"Agak kurang bagus dilihat ya ... Pakai pakaian dinas upacara besar terus merokok aneistiana 1 day ago Agak kurang bagus dilihat ya ... Pakai pakaian dinas upacara besar terus merokok ," tulis aneistiana.

"Kurang bagus tu.lg acara pakek ngrokok.klo bisa jgn d tengah2 lg acara," kata dwi2181 menimpali.

"Wakil dan walikota yang tidak memberikan positif bagi rakyat nya, boleh saja merokok tapi tidak di saat acara resmi seperti gini , wakil dan walikota yang etika kurang sopan. Laki Merokok itu tidak jantan yang jantan itu laki" bertanggung jawab,jujur,rajin ibadah nya dan etika dll itu baru di jantan." menambahkan.

3. Pasang aneka bravet dan bawa tongkat komando

Pasha Ungu kembali jadi sorotan di media sosial. Kali ini soal gaya berbusana.
Dalam foto yang beredar itu, Pasha memadukan jas dan celana jin plus ikat pinggang ala rocker. Tak cuma itu, Pasha juga memasang aneka brevet di jasnya.

Beberapa brevet yang dipakai adalah pin praja wibawa yang biasa dipakai Satpol PP. Lalu ada brevet scuba TNI AL dan lencana pelopor Lantas. Dia juga menyandang tongkat komando.

"Ke mana ya petugas protokoler Pasha. Kok tidak diberi tahu bagaimana tata atribut dan penggunaan lambang," kata netizen.

4. Kontrakan mewah Rp 1 M dibebankan ke APBD Palu

Yang terakhir adalah kabar pembayaran kontrakan elite Pasha di kompleks hunian elite Citra Land yang ditanggung oleh Pemkot Palu, diambil dari APBD. Dalam kasus ini, DPRD mendesak Pemkot Palu menghentikan pembayaran.

"Pemerintah Kota Palu jangan membayar kontrakan pribadi Sigit Purnomo Said yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu, di kompleks hunian elit Citra Land di kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore," ujar anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Palu, Ridwan H Basatu di Palu seperti dilansir Antara, Rabu (11/1).

Ridwan menegaskan kontrakan pribadi Pasha tidak boleh dibebankan atau dibayar lewat APBD Kota Palu, karena dapat menjadi masalah dalam penggunaan anggaran daerah. Dia menuturkan kontrakan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah atau keuangan daerah, sehingga tidak boleh sewenang-wenang menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi.

"Kota Palu masih membutuhkan banyaknya sarana prasarana dan infrastruktur, yang harus dilengkapi dan dibangun untuk kesejahteraan masyarakat, ketimbang membiayai kepentingan pribadi," jelas Ridwan.

Politikus Partai Hanura itu mengakui saat rapat asistensi anggaran di DPRD, awalnya bagian rumah tangga dan umum di Sekretariat Pemkot Palu enggan mengakui bahwa APBD digunakan untuk membayar kontrakan hunian elite Pasha.

Setelah DPRD menelusuri, mengkaji dan evaluasi secara seksama, akhirnya Bagian umum dan rumah tangga Pemkot Palu mengungkap adanya penggunaan APBD untuk pembayaran hunian elite Pasha tersebut.

"Kami pernah dipanggil atau diundang makan oleh bagian umum dan rumah tangga Setda Pemkot Palu atas hal itu, namun kami menolak. Mereka telah membohongi kami karena awalnya tidak mengakui adanya penggunaan APBD," tegas Ridwan.

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index