Wabub Djamiluddin menyerahkan penghargaan kepada jajarannya belum lama ini

Penghulu dan Lurah Harus Dapat Berkoordinasi

Minggu,08 Januari 2017 - 17:48:53 WIB | Di Baca : 8160 Kali

Riauaktual.com - Sekitar 178 penghulu dan lurah se Rohil baru ini hadir dalam acara rakor yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Drs Djamiluddin. Para datuk penghulu dan Lurah mendapat wejangan dari orang nomor dua di Rokan Hilir.

Wabup mengatakan, pemerintah berkeinginan agar seluruh aparatur kepenghuluan dan kelurahan dapat berkoordinasi dengan baik sesuai yang dijabarkan dalam sistem pemerintahan.
 
Saat itu Wabub turut didampingi Ketua DPRD H. Nasrudin Hasan, Sekda Rohil Drs H.Surya Arfan MSi, sejumlah pejabat dan perwakilan Forkopimda. Tampak juga hadir Seluruh Camat se Rokan Hilir.

Wakil Bupati Drs Jamiluddin saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Penghulu dan Lurah se Kabupaten Rokan Hilir yang dipusatkan di Gedung Serbaguna, Bagansiapiapi mengatakan tanpa mereka, mungkin pemerintahan tidak jalan juga.

"Pada intinya, seluruh penghulu dan lurah se-Kabupaten Rokan Hilir harus mengevaluasi terus bagaimana kinerja perangkat desa," kata Jamiluddin.

Ia menambahkan, pemerintah akan senantiasa memonitoring kinerja penghulu dan camat agar tidak menimbulkan distorsi terkait kebijakan hingga sampai ketingkat level paling bawah.

Dengan itu, melalui rakor tersebut pemerintah secara khusus mengundang narasumber dari rektor III IPDN Riau agar ilmu yang mereka peroleh terkait penerapan yang ada dilapangan yang berhubungan dengan sistem pelayanan dipemerintahan kecamatan dan desa bisa meningkat dengan baik.

"Jadi pada hakikatnya kita tidak seperti orang yang dilayani, tapi sekarang kitamelayani masyarakat dengan tepat waktu, efisien dan tidak memakan waktu yang begitu lama," ujarnya.

Kemudian, kata Wabup, pemerintah juga memperhatikan sarana penunjang bagi tugas kepenghuluan agar program yang ada tidak stagnan. Untuk itu, penghulu diminta turun kelapangan langusng dan jangan hanya duduk dibelakang meja.

Wabup juga meminta agar SPJ dana desa dan dana alokasi desa bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. "Ongat itu milik negara bukan milik
pribadi. Jadi silahkan laksanakan program namun harus benar-benar transparan," pungkasnya. (Humas)

Share Tweet Google + Cetak

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com