jamkesda

Alfedri: Jamkesda Siak Hanya untuk Warga Miskin

Kamis,05 Januari 2017 - 17:48:59 WIB | Di Baca : 7187 Kali

Riauaktual.com - Wakil Bupati Siak Drs H Alfedri MSi melakukan rapat pertemuan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di ruang kerjanya, Kamis (5/1). Rapat tersebut dalam rangka menyamakan persepsi terhadap memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Siak, Dr H Fauzi Asni MSi, Kepala Dinas Kesehatan Dr Toni Candra, Kepala Dinas Sosial Nurmasyah, Kepala Badan Keuangan H Said Arif Fadillah, Kadis Pendudukan dan Pencatatan Sipil Rakhmansyah, Kabag Adm Kesra Yurnalis serta Direktur RSUD Dr Benni dan Perwakilan dari BPJS.

"Yang bisa dibantu dianggarkan serta ditanggulangi hanya untuk penduduk yang miskin. Untuk itu program yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak hanya untuk kelas tiga yang tidak mampu membayar pelayanan kesehatan tersebut. Kita tidak lagi bisa dibantu dalam anggaran APBD secara sepenuhnya pada tahun 2017 ini. Sedangkan penduduk miskin dengan melalui pendataan lebih kurang 21 ribu KK. Namun demikian, biaya kesehatan juga akan ditanggung lewat Kartu Indonesia Sehat yang akan dikerjasamakan dengan BPJS," terang Wabup dilansir dari infosiakcom, kemarin.

Dikatakan, untuk bisa dibantu oleh daerah maka dibuat kebijakan dengan memprioritaskan penduduk miskin. Mulai tahun ini program Jamkesda hanya melayani masyarakat yang tidak mampu yang telah terdaftar di JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Selain itu, yang akan dilayani hanya yang mempunyai Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Siak.

“Inilah persamaan persepsi kita terhadap pertemuan ini. Untuk itu program Jamkesda hanya menanggung masyarakat yang tidak mampu saja," tegasnya.
 
Pun begitu, Alfedri menyatakan perlu membuat evaluasi terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu yang masih terdata mempunyai KTP serta KK Kabupaten Siak dengan mendapatkan pelayanan kelas 3 di RSUD.

"Untuk kedepannya, pelayanan kelas 3 harus dihitung terhadap jumlah petugas yang bertugas di kelas 3 tersebut, agar bisa kita ketahui berapa anggaran yang akan dibutuhkan untuk petugasnya," tutup Alfedri.

Share Tweet Google +
Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com



Berita TerkaitIndex