Riauaktual.com - Hingga saat ini, nasib Pasar Cik Puan masih mengambang. Bahkan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sendiri tetap bersikukuh agar bisa mengelola pasar tersebut. Pasalnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sendiri tidak punya kewenangan untuk mengelola pasar.

"Kita menawarkan win-win solutionlah. Dimana, kita tidak masalah kalau aset pasar cik puan diambil Pemprov. Tetapi, untuk pengelolaannya tetap di kita, karena kewenangan pasar tidak ada di provinsi tetapi kita,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru, M Noer, Kamis (05/01).

Menurut M Noer, sebenarnya persoalan Pasar Cik Puan ini hanya tinggal komunikasi saja antar Pemko dan Pemprov. Bahkan tahun lalu Pemko dan Pemrov Riau sudah bentuk tim.

"Kita sudah bentuk tim dan Pemprov juga ada di dalam tim tersebut. Namun saat kita mau jumpa Gubernur untuk membahas kelanjutan nasib pasar cik puan ini, hal tersebut yang belum kesampean," sebutnya.

M Noer menyadari, jika akibat dari polemik kepemilikan lahan yang terjadi selama ini, justru sudah merugikan banyak pihak, tenaga dan waktu.

"Makanya kita berkeinginan sebagai pengelolaan pasar berada pada Pemko. Sedangkan untuk aset tidak masalah jika ada di Pemprov. Karena ini demi kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Ketika ditanya, terkait adanya kekhawatiran para pedagang bahwa Pemko bakal bangun mal di Pasar Cik Puan. Sehingga bakal mematikan usaha pera pedagang kecil? M. Noer mengatakan bahwa kekhawatiran para pedagang terlalu berlebihan.

"Kan tidak masalah seandainya pihak ketiga buat di atas serupa mal, dan di bawah PKL. Tidak zamannya lagi yang takut begitu, pasar modern kan bisa bersinergi dengan mal," sebutnya. (YAN)