PEKANBARU (RA) - Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zaidir Albaiza , mengkritisi persoalan pemotongan gaji yang dialami oleh Guru Tidak Tetap (GTT) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp.700 ribu.

Bahkan Politisi PKB ini mengaku sangat prihatin, pasalnya persoalan pemotongan gaji ini tidak hanya dialami oleh para GTT, tetapi juga dialami oleh Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pekanbaru, yang jelas-jelas kehidupan para buruh ini sangat bergantung kepada gaji dari Pemko tersebut.

"Kita sangat sayangkan tindakan Pemko ini, kenapa hanya pandai memotong gaji rakyat kecil saja," cetus Zaidir Albaiza, ketika berbincang bersama wartawan, Selasa (27/12).

Seharusnya, kata Zaidir lagi, Pemko bisa mencari solusi lain, seperti mengurangi jatah kesesejahteraan para pejabat golongan tinggi, agar pemotongan gaji THL dan para GTT ini tidak sampai terjadi.

"Kita juga bingung dengan kebijakan-kebijakan yang ada, padahal jauh hari kita sudah mengingatkan kepada Pemko supaya jangan melakukan kebijakan-kebijakan pemotongan seperti ini, berarti pemerintah tidak mengindahkan himbauan kita," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Puluhan Guru Tidak Tetap (GTT) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melakukan aksi duduki ruang rapat Walikota, Selasa (27/12). Aksi ini buntut dari pemotongan gaji hingga Rp700 ribu

Salah seorang guru yang hadir menuturkan, semula gaji yang diberikan pemerintah mencapai Rp2,1 juta. Tapi belakangan, gaji GTT dipotong hingga Rp700 ribu.

"Kemarin memang naik. Tapi sekarang terima Rp1,5 juta. Dipotong, dapat apa kita dengan gaji segitu," ucapnya tanpa menyebut nama.

Selain mempertanyakan gaji, puluhan guru ini juga pertanyakan soal perpanjangan kontrak. Menurut guru itu, pengumuman perpanjangan kontrak baru keluar. Sementara tanggal 27 Desember, berkas perpanjangan kontrak sudah harus diserahkan.

Sebelumnya Aksi mogok kerja juga dilakukan ribuan buruh kebersihan Kota Pekanbaru pada Jumat (23/12) lalu, mereka juga melakukan protes atas pemotongan gaji mereka yang dilakukan Pemko Pekanbaru. (DWI)