PEKANBARU (RA) - Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Pekanbaru, Zaidir Albaiza SH mengatakan, dirinya sebagai masyarakat Pekanbaru memang merasa sangat haru melihat kondisi kota saat ini. Dimana, piala yang dimiliki oleh Pekanbaru selama 10 tahun belakangan hilang begitu saja. Seperti piala Adipura, WTN, dan lainnya. Untuk itu, Zaidir meminta agar Walikota Pekanbaru yang baru saja menjabat, agar menjadikan peristiwa tersebut sebagai 'PR' yang harus diselesaikan.

"Piala ini merupakan bentuk pencitraan dari Pekanbaru di tingkat nasional, maka ini harus tetap diperjuangkan oleh Walikota. Karena di luar sana, Pekanbaru selalu dilirik sebagai kota terbersih di Indonesia serta lalu lintas yang lancar. Tapi setelah hilangnya seluruh piala tersebut, tentu membuat icon Pekanbaru dimata Nasional menjadi turun," ungkap Zaidir ketika ditemui riauaktual.com di ruang Komisi II, Kamis (7/6).

Dikatakannya, kegagalan Pekanbaru dalam mempertahankan dua piala yang menjadi kebanggaan masyarakat Pekanbaru selama ini, tentu ada penyebabnya. Seperti yang dikemukakan Wako Pekanbaru, H Firdaus ST MT dalam wawancaranya bersama wartawan, bahwa kegagalan Pekanbaru meraih piala yang selama ini menjadi langganan Pekanbaru sebagai kota berprestasi di Indonesia, disebabkan pembangunan Fly Over di jalan utama yang menjadi penilaian pemerintah pusat, yaitu Jalan Jendral Sudirman, sehingga kondisi jalan menjadi macet. Juga adanya peristiwa PSU di Pekanbaru, aksi demo dan kondisi politik yang memanas, membuat kota semberaut tak tertata.

"Kegagalan ini bukan seutuhnya kesalahan Firdaus MT, sebab dirinya baru menjabat selama tiga bulan, sedangkan penilaian dilakukan pada 2011 lau dan awal 2012. Kecuali kalau kepemimpinannya sudah satu tahun, maka kita pastikan bahwa ini kesalahan dan kegagalan yang dilakukan oleh Walikota Pekanbaru yang tidak dapat memimpin kota ini dengan baik," tegas Zaidir.

Ditambahkannya, saat ini diketahui bahwa Wako yang baru tengah kerja keras dalam menata Kota Pekanbaru agar kembali merebut prestasi. Salah satunya dengan melakukan penertiban terhadap pedagang yang ada di Taman Kota serta pedagang kaki lima lainnya yang berjualan di sembarangan tempat.

"Dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang baru-baru ini mulai marak dilakukan oleh Satpol PP Pekanbaru, memang bahasa yang mereka sampaikan adalah penertiban, namun kenyataan di lapangan terjadi penggusuran secara paksa para pedagang, di sini apakah Walikota tidak memikirkan nasib dari 300 KK yang bergantung dibalik penghasilan dagang kaki lima tersebut, atau bagaimana. Ini juga harus menjadi perhatian Pemko, jangan sampai salah mengambil sikap, menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah baru," pungkasnya. (RA1)