EKONOMI (RA) - Pemerintahan Jokowi-JK masih terus membenahi sektor kelautan Indonesia demi mewujudkan mimpi menjadi poros maritim dunia. Setelah sebelumnya melakukan upaya penanganan terhadap illegal fishing, langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah menata industri perikanan nasional.

 

"Kita menata kembali industri perikanan kita, baik yang tingkat nelayan, yang tingkat di atasnya, yang pengusaha kecil, yang tingkat industri akan kita tata kembali," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

Jokowi menyarankan agar penataan sektor perikanan dilakukan tahap demi tahap dan tidak tergesa-gesa. Penataan tak semata hanya sebatas pada aspek perekonomian. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengupayakan penguatan pertahanan dan keamanan di pulau-pulau terluar Indonesia.

 

"Jangan tergesa-gesa langsung buka-buka-buka, ini yang mau kita tata step-by-step jangan kembali lagi ke masa yang di laut ini kaya tapi tidak ada aturannya."

 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menjelaskan, dengan reformasi perikanan yang saat ini sedang dijalankan, pemerintah juga bertekad untuk kembali menjadikan industri perikanan Indonesia nomor satu di Asia.

 

"Kalau itu bisa, Indonesia untuk perikanan tangkap bisa nomor satu lagi di Asia. Seperti tahun 1992 sampai tahun 1996-an itu sangat bagus Indonesia," kata Susi.

 

Oleh karena itu, lanjut Susi, pemerintah akan terus melakukan pengembangan industri perikanan nasional di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Natuna saja, tetapi juga di daerah Indonesia lainnya yang dinilai strategis.

 

"Morotai, Sabang, kemudian Moa, Biak, Timika, Merauke, kemudian Saumlaki, kemudian Moa, lalu NTT, Bata dan Larantuka. Karena di sana sebetulnya sudah ada proyek-proyek Jepang yang tinggal kita teruskan saja," terang Susi.

 

Akan tetapi, ambisi pemerintah ini masih banyak hambatan. Salah satunya dari para pengusaha perikanan dalam negeri. "Hambatan terbesar justru dari internal dalam negeri kita sendiri akibat kepentingan-kepentingan sekelompok orang," kata Susi.

 

Susi memiliki kekhawatiran dengan pendekatan yang dilakukan semua pelaku usaha bidang perikanan, terutama pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan pemberantasan ilegal fishing KKP, melakukan hal-hal yang di luar batas.

 

Bahkan, banyak produk-produk perikanan yang diekspor secara ilegal. Hal ini merupakan dampak kebijakan Menteri Susi dalam memerangi pencurian ikan ilegal.

 

5 produk perikanan ini dijadikan komoditas ekspor ilegal dan bikin geram Menteri Susi. Berikut produknya seperti dirangkum merdeka.com:

 

1.Cumi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hari ini melakukan konferensi pers atas penggagalan 3 kasus penyelundupan senilai miliaran Rupiah.

 

Kasus penyelundupan tersebut terdiri atas Amonium Nitrat sebanyak 166.475 kilogram (Kg) dari Malaysia, 1 kontainer Frozen Squid (cumi beku) dari China dan 10 kontainer Frozen Pacific Mackarel dari Jepang, dan serta penyelundupan ekspor terhadap 71.250 ekor bibit lobster di Bandara Soekarno Hatta.

 

Konferensi pers digelar pada pukul 9.30 WIB di Terminal Kalibaru, Jakarta Utara. Sri Mulyani dan Susi Ditemani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dan staff Ditjen Bea Cukai.

 

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani mengenakan batik songket berwarna biru gelap dengan motif garis berbentuk diamond serta Susi yang mengenakan pakaian smart casual, tampak serius dalam mengungkap kasus penyelundupan ini.

 

Ani mengaku geram dengan kasus penyelundupan ini terutama Amonium Nitrat. Sebab, bahan kimia yang dikirim dari Malaysia ini sejak tahun 2010 sudah menghancurkan 500 ton terumbu karang di Indonesia.

 

"Penyelundupan ini dari Malaysia, sudah 6 tahun terakhir bahan kimia ini sangat berbahaya dalam menangkap ikan karena merusak terumbu karang. Kami akan temui pemerintah Malaysia untuk menindaklanjuti kasus ini agar tidak terus terulang," ujarnya di Jakarta, Selasa (13/9).

 

Meski demikian, dia mengaku bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai. Diharapkan, kinerja Ditjen Bea Cukai bisa terus meningkat dalam memberantas penyelundupan.

 

"Ini adalah wajah bea cukai yang baik. Saya ingin wajah yang baik di segala lini. Masih banyak pelabuhan yang harus dijaga. Diharapkan kerja sama dengan Kapolri juga akan meningkatkan kinerja Ditjen Bea Cukai," tuturnya.

 

Tak hanya Ani, Susi Pudjiastuti juga mengaku geram dengan penyelundupan Amonium Nitrat yang dikirim dari Malaysia. Sebab, kerusakan terumbu karang di perairan Indonesia kian parah.

 

"Ciri-ciri daerah yang menangkap ikannya pakai bom itu banyak bulu babi. Kerusakan terumbu karang kita sudah sampai Raja Ampat. Bahkan di NTB, NTT sudah sering kita dengar. Coba kalian tanya saudagar yang punya ikan kerapu merah, itu mereka menangkapnya pakai bom," jelasnya.

 

Untuk itu, dia meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk saling bersinergi dalam menjaga kekayaan laut Indonesia. "Kalau laut rusak nanti ikan tidak ada, jadi nanti kita hanya punya laut biru saja mau?," tandasnya.

 

2.Rumput laut

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menargetkan pelarangan ekspor rumput laut pada 2020. Sebagai gantinya, dia menggandeng pengusaha untuk mengolah rumput laut menjadi produk bernilai tambah.

 

"Diharapkan ekspor bahan mentah rumput laut berkurang 10 persen, tahun selanjutnya 25 persen, 30 persen hingga 0 persen. Jadi, pada 2020 sudah bisa kami larang total ekspor rumput laut," ujarnya.

 

Dia mengungkapkan, rumput laut bisa diolah menjadi berbagai produk. Diantaranya, kosmetik, sabun, obat, makanan.

 

"Jangan sampai kami mendapatkan nilai terendah untuk kesejahteraan masyarakat, kami harus meningkatkan value," katanya.

 

Di sisi lain, Susi mendorong petani meningkatkan produksi rumput laut. Mengingat, budidaya sumber daya hayati tersbeut terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

 

"Dalam prosesnya itu Free of maintenance. Kita tidak perlu kasih makan rumput laut, kita jaga jadi dengan sendirinya tumbuh dengan baik dan subur, saya pikir ini adalah salah satu cara yang gampang dan tepat untuk memberikan penghasilan baru ke masyarakat pesisir."

 

3.Mutiara

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan potensi komoditas mutiara yang ada di Indonesia dapat meningkatkan laju perekonomian bangsa apabila diberdayakan dengan tepat. Akan tetapi, potensi ini pun banyak dijadikan salah satu komoditas ekspor ilegal.

 

"Besarnya potensi tersebut, tidak semua tercatat dalam pendapatan negara," ujar Susi seperti dilansir Antara, Jakarta, Jumat (28/10).

 

Susi mengakui komoditas mutiara menjadi sasaran empuk praktik ekspor ilegal. Pada 2014, data impor mutiara Hongkong senilai USD 49,8 juta. Hal itu, lanjutnya, berbeda jauh dengan catatan ekspor Indonesia ke negara tersebut.

 

Sedangkan pada 2015, Hongkong mengimpor mutiara dari Indonesia senilai USD 34,2 juta. Namun, data ekspor Indonesia ke negara tersebut, mencatat hanya sebesar USD 1 juta saja.

 

"Bisa dilihat betapa jauhnya angka penerimaan Hongkong yang mereka catat, dengan ekspor kita. Ini baru satu negara, saya belum dapat negara lain," tegasnya.

 

Susi mengaku, sepanjang dua tahun ini, kinerja KKP memang masih fokus melakukan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Untuk itu, dia berkomitmen agar pendapatan pajak serta pengelolaan perusahaan terutama sektor mutiara akan dikawal dengan lebih baik.

 

Sebelumnya, Menteri Susi mengimbau masyarakat agar dapat membeli mutiara asli Indonesia yang keindahannya sudah terkenal sampai ke luar negeri dan terkenal dibanding produk lain seperti mutiara air tawar dari China.

 

"Beli mutiara Indonesia. Katanya mutiara Indonesia salah satu yang terbaik di dunia," katanya.

 

Dia menambahkan, mutiara adalah salah satu jenis industri kelautan yang potensial untuk dikembangkan. Untuk itu, ujar dia, dibutuhkan kolaborasi antar para pengusaha dengan pihak pemangku kepentingan terkait.

 

Selain kerja sama, Susi juga ingin pola pikir pengusaha mutiara harus diubah agar kerja sama antara berbagai pihak dapat berjalan lebih baik.

 

Salah satu mutiara asli Indonesia yang terkenal sampai ke mancanegara yaitu mutiara Lombok, sehingga jangan sampai komoditas asli nusantara itu kalah bersaing.

 

4.Hiu paus

Pemerintah berhasil menggagalkan penyelundupan hiu paus yang dilakukan PT Air Biru Maluku. Perusahaan berlokasi di Ambon itu berencana menjual ikan dengan nama ilmiah Rhincodon Typus ke China dengan bayaran miliaran rupiah.

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan penggalan berhasil dilakukan berkat informasi yang diberikan oleh koordinator Wildlife Crime Unit (WCU) dan Wildlife Conservation Society (WCS) pada 22 Mei lalu.

 

"Kami melakukan operasi pengawasan dengan target lokasi keramba jaring apung PT Air Biru Maluku milik Saudara Hendrik warga negara China yang tinggal di Singapura. Salah satu pengurus perusahaan tersebut adalah oknum penegak hukum yang mengaku anggota Satgas 115," kata Susi di kantornya, Jakarta, Jumat (27/5).

 

Dari hasil pengawasan ditemukan sepasang hiu paus hidup berukuran 4 meter. Selain itu, ditemukan juga surat rekomendasi gubernur Maluku dan BKSDA untuk konservasi ikan hias.

 

"Pengakuan oknum penegak hukum yang mengaku anggota Satgas 115 mengaku kedua ikan tersebut merupakan bagian dari pertukaran antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok," katanya.

 

Selanjutnya, penyidik pegawai negeri sipil perikanan Ambon bakal melakukan penyelidikan. Adapun hiu paus yang berhasil diselamatkan tersebut dikembalikan ke habitatnya.

 

5.Lobster

Meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait komoditas perikanan, namun sejumlah oknum tetap mencari celah untuk melakukan penyelundupan, salah satunya benih lobster. Bahkan, penyelundupan ini bisa menembus pasar internasional.

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan ada dua modus operandi yang dilakukan para oknum dalam melakukan aksi penyelundupan benih lobster.

 

"Dikirim melalui bagasi penumpang, dan melalui cargo," ujar Susi di kantornya, Jakarta, Rabu (26/10).

 

Untuk modus melalui bagasi penumpang, para pelaku membawa barang melalui kurir dengan bagasi berupa koper atau travel bag yang berisi BL. "BL dikemas dalam plastik yang diisi dengan media spons basah atau air yang beroksigen supaya BL tetap bertahan hidup sampai tempat tujuan, seperti Batam, Tanjung Pinang, Singapura dan Vietnam," jelas Susi.

 

Sementara itu, terdapat berbagai bentuk modus yang dikirim melalui cargo. Seperti dengan menyamakan isi muatan dengan pakaian dan sayuran, lalu mengubah atau mengganti airwaybill atau Surat Muatan Udara (SMU), dan melaporkan kepada petugas sebagai barang aksesoris dengan tujuan Batam atau Tanjung Pinang. Lalu, dengan mengubah atau mengganti SMU dengan tujuan Singapura atau Vietnam.

 

"Caranya BL dikemas dalam kantong plastik dan dimasukan dalam koper, selanjutnya koper dibungkus dengan karung, untuk mengelabui petugas dan dikirim ke Batam atau Tanjung Pinang," jelas Susi.

 

Direktur Tindak Pidana Tertentu, Brigjen Purwadi menambahkan tindak kejahatan ini menyerupai kejahatan jenis narkotika lantaran melibatkan antar negara. Apalagi menurutnya, penyelundupan BL akan dikirimkan ke negara tetangga seperti Singapura dan Vietnam, yang merupakan salah satu penghasil lobster terbesar di dunia.

 

"Kita melawan (penyelundupan) seperti narkoba karena membentuk sistem sel, satu di antaranya terputus sampai penerima di luar, mereka modifikasi (modusnya)," ungkapnya.

 

"Kejahatan antar negara karena dikirim bibit ke Vietnam, di sana (Vietnam) bibit lobster terbesar padahal dari Indonesia mengambil bibitnya," tutup Purwadi.(merdeka.com)