EKONOMI (RA) - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyebut, rintangan terbesar dalam memberantas penangkapan ilegal, tanpa regulasi dan tak terlaporkan (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing, IUUF) berasal dari dalam negeri sendiri.

 

"Hambatan terbesar justru dari internal dalam negeri kita sendiri akibat kepentingan-kepentingan sekelompok orang," kata Susi seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/10).

 

Susi memiliki kekhawatiran dengan pendekatan yang dilakukan semua pelaku usaha bidang perikanan, terutama pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan pemberantasan ilegal fishing KKP, melakukan hal-hal yang di luar batas.

 

"Semua pengusaha terutama yang terkena dampak beberapa kebijakan pemberantasan penangkapan ikan ilegal sudah 'out of manner'. Dan mereka memberikan semua justifikasi, memutar balikan fakta, memutar realita sehingga bisa mengganggu ketegasan pemerintah dalam melakukan pembenahan bidang perikanan untuk menjaga ketersediaan bagi industri, bagi nelayan, bagi bangsa Indonesia," kata Susi.

 

Oleh karena itu, Susi berharap adanya kekompakan dari seluruh tim Kabinet Kerja untuk menjaga sumber daya laut sebagai masa depan bangsa.

 

Menurut Susi, diperlukan dukungan politik dari keseluruhan pemerintahan untuk benar-benar menjaga sumber daya perikanan yang dimiliki oleh Indonesia. Apabila praktik penangkapan ikan ilegal masih terjadi dan tidak dibatasi, lanjut Susi, maka bukan tidak mungkin ikan di laut Indonesia akan habis.

 

"Pertambangan ada habisnya, minyak ada habisnya, perikanan akan habis kalau tidak kita jaga. Kalau kita jaga bisa lebih banyak, bisa terus menerus ada. Ini adalah renewable resources tapi kalau 'we do not care" ya susah. Apalagi kepentingan satu dua orang itu akan menabrak kita memelihara kedisiplinan ini," tegas Susi.(merdeka.com)