RIAU (RA) - Kerja Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) DPRD Riau saat terbentuk sudah bekerja selama satu minggu.  Dimana sudah menggali berbagai masukan terutama pada Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan dan Bappeda untuk melakukan ekspos untuk mendapatkan data.

Kemudian dilanjutkan ke Dirjend Panologi, Kementerian Kehutanan dan ke Badan Perbatasan Negara.Dari menggali data pada berbagai instansi terkait, disebutkan ada sekitar160 ribu hektar lahan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) di Kawasan Hutan.

Hal ini jadi salah satu kerja Pansus dalam mencarikan solusi penyelesaian.  Mengingat Kawasan Hutan tidak dibenarkan untuk dibuka.  "Ada sekitar 160 ribu hektar izin HGU yang diberikan di Kawasan Hutan," jelas Ketua Pansus RTRW DPRD Riau, Asri Auzar saat dikonfirmasi, jumat.

Disampaikan, dalam persoalan ini nanti dalam penyeesaiaanya akan dilakukan pembahasan bersama dengan instansi terkait dan pihak perusahaan pemilik HGU.  "Kita lihat nanti apa yang akan diambil kebijakan.  Tentu setelah ada pertemuan lanjutan nantinya", jelas Asri lagi tanpa menyebutkan kapan hari yang dimaksud.

Politisi Demokrat ini mengakui juga, Kamis (29/09) juga akan dicari masukan pada seluruh Bupati dan Walikota se Riau.   Mengingat Perda RTRW Provinsi Riau ini akan menjadi Perda induk untuk acuan bagi Kabupaten/Kota.

"Kita juga nanti akan cari masukan pada elemen masyarakat terutama LAM Riau, Walhi, LSM", tambahnya sembari menyebutkan Provinsi Riau sudah menunggu sejak 1994 untuk memiliki Perda RTRW ini.

Diakui juga, dalam pertemuan dengan Dirjen Badan Perbatasan Negara, apa yang diupayakan oleh Provinsi Riau untuk memiliki Perda RTRW sangat mendapat dukungan.  Malah Badan Perbatasan Negara siap memfasilitasi pertmuan dengan empat Kementerian yaitu Kementerian LHK,Kementerian Agraria da Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perbatasan Negara. (mc)