Jeritan Sopir Bajaj ke Jokowi, Terancam Punah Terdesak Taksi Online

Jeritan Sopir Bajaj ke Jokowi, Terancam Punah Terdesak Taksi Online
ilustrasi
EKONOMI (RA) - Pemerintah baru saja memberikan kelonggaran aturan pada angkutan umum berbasis teknologi informasi atau aplikasi online yang belum melakukan pengujian kendaraan bermotor (KIR). Kemenhub memberi perpanjangan waktu enam bulan.
 
Untuk permasalahan balik nama dalam pencantuman nama badan hukum pada STNK milik pribadi, Kementerian Perhubungan memberikan masa transisi selama 1 tahun dimulai 1 Oktober 2016 sampai 1 Oktober 2017. Selain itu, terkait tempat penyimpanan kendaraan (pool), para pengemudi tersebut dapat menggunakan garasi sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.
 
"Untuk asuransi kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum, hendaknya pemilik kendaraan menyesuaikan dengan produk asuransi yang digunakan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Pudji Hartanto Iskandar.
 
Di saat transportasi online mendapat nikmat, di sisi lain sejumlah pihak merasakan mudarat. Salah satunya, sopir bajaj di DKI Jakarta.
 
Kelonggaran yang didapat moda transportasi umum online disebut tidak dialami oleh sopir bajaj selama mereka beroperasi. Bahkan, menjamurnya taksi online semakin mengancam eksistensi mereka tanpa perlindungan dari pemerintah.
 
Saat ini para supir bajaj merasa pendapatannya sangat menurun semenjak munculnya jasa transportasi berbasis online. Salah satunya seperti diungkapkan seorang sopir bajaj BBG, Asmana (55) asal Cirebon.
 
Dia meminta ke Presiden Joko Widodo agar aplikasi transportasi berbasis online ini dihapuskan. Tujuannya, agar para supir bajaj tidak mengalami gulung tikar.
 
Dia mengaku sudah lama mengais rezeki sebagai supir bajaj di Ibu Kota. Dari bajajnya dia harus menghidupi istri dan ketujuh anaknya.
 
Bahkan dia tidak jarang terpaksa meminjam uang ke sesama rekan sopir bajaj untuk menutupi biaya kebutuhan hidupnya sehari-hari.
 
"Ya sekarang penghasilannya tak tentu, kadang kita saja nombok buat setoran, buat makan dan buat ngirim uang kekampung saja cuma dikit. Gara-gara adanya transportasi online itu," cerita Asmana saat ditemui di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (28/9).
 
Rekannya sesama sopir bajaj, Sukiryo (41), menambahkan tarif murah yang ditawarkan transportasi online tidaklah wajar. Hal ini sulit disaingi oleh pihaknya yang tidak mendapatkan subsidi dana.
 
"Misalnya dari transportasi online dari daerah kenari ke st manggrai cuma Rp 16.000 kalau dari bajaj kan bisa Rp 20.000, jadi penumpang yang milih yang online," tuturnya.(merdeka.com)
Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index