PEKANBARU (RA) - Nasib ratusan tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemko Pekanbaru, kini merasa was-was. Terutama THL yang bekerja di tiga SKPD, yang dihapus sesuai amanat SOTK baru atau Perda Perangkat Daerah. Dengan dihapusnya SKPD tersebut, dipastikan nasib mereka terancam berhenti.

Sebab, tiga SKPD yang dihapus yakni Dinas Pasar (Dispas), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) serta Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Distaruba), dilebur ke SKPD lainnya. Realisasinya dilaksanakan mulai awal tahun 2017 mendatang.

Hal ini lah yang diakui beberapa THL saat berbincang dengan Tribunpekanbaru.com belum lama ini. Menanggapi kondisi ini, anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Herwan Nasri ST, Senin (26/9) meminta, agar Pemko melalui Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), benar-benar mensiasati kondisi tersebut.

Sebab, para THL tersebut bekerja ada yang benar-benar sesuai dengan disiplin ilmunya. Lagi pula, meski tiga dinas tersebut dihapus, dalam SOTK baru tersebut juga dibentuk beberapa dinas baru. Seperti halnya Dinas Pertanahan, Dinas Infokom (dipisah dari Dishub), Dinas Perikanan dan Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

"Para THL dari tiga dinas yang dihapus itu, bisa direkomendasikan bekerja di dinas baru tersebut. Tapi tetap sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan yang ada. Artinya, jangan sampai ada korban dengan THL ini. Karena mereka berbeda jauh PNS dari tiga dinas yang dihapus," tegas Herwan, seperti mengutip tribunpekanbaru.com.

Meski begitu, dewan tetap meminta kepada Tapem dan bagian terkait status THL ini, membuat analisa kebutuhan THL yang ril di semua dinas. Apalagi kondisi saat ini, kebutuhan THL di dinas banyak yang tidak jelas. Hal ini lah yang membuat pembengkakan anggaran dan mubazir anggaran. Bahkan jumlah THL saat ini, hampir sama dengan jumlah PNS di lingkungan Pemko, 5000 orang lebih. Ironisnya lagi, lebih dari separuh, THL tersebut tidak berfungsi.