EKONOMI (RA) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hari ini melakukan kunjungan ke PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 

 

Kunjungan ini juga sekaligus meninjau New Priok Container Terminal One (NPCT1) yang merupakan fase 1A dari keseluruhan Proyek New Priok Container Terminal yang secara komersial telah beroperasi sejak Kamis, 18 Agustus 2016 lalu. 

 

Commercial Operation NPCT1 ini diharapkan dapat diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam waktu dekat. Sebagai informasi, NPCT1 memiliki luas lahan kurang lebih 32 Ha dan kapasitas sebesar 1,5 juta TEUs per tahun. 

 

Dengan total panjang dermaga 850 meter pada akhir 2016 dan kedalaman-14 meter LWS. Terminal baru ini diproyeksikan untuk dapat melayani kapal peti kemas dengan kapasitas 13 ribu-15 ribu TEUs dengan bobot di atas 150 ribu DWT.

 

Sebagai bagian dari Pelabuhan New Priok atau yang sering dikenal juga sebagai Pelabuhan Kalibaru, terminal ini akan dikembangkan dan dioperasikan oleh salah satu perusahaan IPC Group yaitu PT New Priok Container Terminal One. 

 

NPCT1 merupakan terminal peti kemas pertama dalam pembangunan Fase 1 Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk.

 

Pembangunan Fase 2 Terminal New Priok akan dilaksanakan setelah pengoperasian Fase 1 New Priok. Ketika proyek New Priok telah selesai, akan ada total tujuh terminal peti kemas dan dua terminal produk dengan area pendukungnya yang memiliki total area 411 Ha.

 

"Saat ini fokus IPC ada pada empat area, yakni meneruskan hal-hal yang baik (going concern), menyesuaikan hal-hal yang perlu disesuaikan (governance), menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan (pending matters), dan memperkenalkan hal-hal baru (business development). 

 

Dalam konteks yang lebih luas, sebagai upaya mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Direktur IPC Elvyn G Masassya.

 

Adapun empat proyek yang telah diinisiasi oleh lPC telah masuk dalam daftar proyek strategis yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tanggal 8 Januari 2016, yaitu Inland Waterways (Cikarang-Bekasi-Laut Jawa atau CBL), Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru dan Pelabuhan Kijing.

 

Lanjut Elvyn, lPC tahun ini memasuki fase pertama corporate roadmap, yaitu fit in infrastructure, dengan fokus pada penataan tata kelola atau governance yang mencakup proses bisnis, SOP dan struktur, budaya perusahaan, restrukturisasi korporasi dan model bisnis, dan mendefinisikan kembali bisnis yang disertai dengan penyelarasan (fine-tuning) dalam semua aspek.

 

"Untuk mencapai hal ini tentu saja perusahaan membutuhkan kolaborasi dan dukungan penuh Pemerintah maupun para pemangku kepentingan lainnya. 

 

Ke depan diharapkan dapat dibangun keselarasan persepsi dalam menangani berbagai isu sektor kepelabuhanan di Indonesia, termasuk kapasitas, kinerja, teknologi informasi, aksesibilitas hinterland, konektivitas antar moda, hingga perencanaan yang belum terintegrasi," pungkasnya. (merdeka.com)