PEKANBARU (RA) - Keinginan Pemerintah Pusat memberlakukan pembelajaran secara full day atau biasa disebut sehari penuh dianggap DPRD Kota Pekanbau belum layak diterapkan di Kota Pekanbaru dan perlu pengkajian ulang.

"Penerapan full day perlu pengkajian ulang. Tidak semua daerah yang bisa menerapkan karena beberapa alasan yang jelas-jelas menghambat full day dilakukan, salah satu contohnya untuk kota Pekanbaru," kata Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri, Rabu (24/08).

Dikatakan Politisi Partai Demokrat ini, beberapa alasan di Pekanbaru tidak bisa menerapkan full day adalah masih adanya bangunan satu gedung sekolah dipakai oleh dua sekolah.

"Masih ada sekolah yang masuk pagi pukul 07.00 wib keluar pukul 13.00 wib. Masuk lagi pukul 13.00 wib keluar lagi pukul 17.00 wib. Gimana mau dilaksanakan full day, kalau kondisinya seperti ini. Kan pasti ada yang dikorbankan satu sekolah, karena kita masih sistem shift, sekolah pagi dan sore," ungkapnya.

Untuk itu menurut Aidil, perlu kajian ulang apa dampak negatif dan positifnya karena program itu terlalu berat jika diberlakukan kepada anak SD yang masih memerlukan waktu untuk bermain.

"Kecuali semua ada di sana, umpamanya di sekolah tersebut ada fasilitas olahraga dan fasilitas arena bermain. Itu tidak masalah, umpamanya anak-anak pagi sampai siang belajar di dalam kelas dan sorenya di luar kelas. Kalau tidak demikian, apalagi di Kota Pekanbaru fasilitas pendidikan masih sangat minim, saya menilai full day belum layak diterapkan," tegasnya. (DWI)