NASIONAL (RA) - Masih belum hilang di ingatan soal kasus Bank Century dan Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini. Sri Mulyani sempat diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut oleh beberapa partai politik serta aktivis lainnya.
Pada 2010 lalu, Ketua DPR Fraksi PDI Tjahjo Kumolo (saat itu) sempat menyatakan pihaknya secara resmi menolak kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mewakili pemerintah dalam setiap sidang baik di Komisi XI maupun Badan Anggaran. Hal itu terkait dugaan korupsi dalam kasus dana talangan Bank Century yang dianggap melibatkan Sri.
"Pimpinan Fraksi sudah mengirim memo kepada Ketua Kelompok Fraksi (XI) PDI P DPR dan Kelompok Fraksi Badan Anggaran yakni Emir Muis mengenai hal tersebut," ucap Tjahjo di Jakarta, Rabu 14 April 2010.
Tjahjo menegaskan, tidak ada kompromi untuk Sri Mulyani hadir untuk mewakili pemerintah. Oleh sebab itu, kehadiran Sri Mulyani dapat digantikan oleh Menko Perekonomian atau Menkeu Ad Interim.
"Kalau toh Sri Mulyani hadir, posisinya hanya mendampingi saja dan tidak menyampaikan materi atas nama pemerintah," ujarnya.
Dalam hal ini, PDI Perjuangan juga merupakan salah satu partai yang mendorong pengusutan dugaan korupsi tersebut. Dan pada 2012 lalu, Pansus DPR akhirnya mengeluarkan keputusan resmi bahwa Sri Mulyani dan Boediono dianggap bertanggung jawab atas skandal Rp 6,7 triliun itu.
Anggota PDIP lainnya, Hasto Kristianto juga sempat menganggap Sri Mulyani bukan sebagai figur cocok saat ingin menjadi pendamping bakal capres Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 lalu. Pernyataannya masih terkait kasus Bank Century.
"Itu tergantung, ketika dalam persidangan masih belum jelas siapa yang harus bertanggung jawab ya sama saja. Masih terlalu dini dukungan kepada Sri Mulyani untuk menjadi cawapres," ujar Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat dijumpai di kantor DPP Partai Nasdem, Menteng, Jakarta (Jumat, 2/5).
Menurut Hasto, panggung politik bagi Sri Mulyani baru terlihat di Pemilu 2014 ini jika dia mau membeberkan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas pembobolan Bank Century. "Lain hal kalau dia melakukan terobosan hukum dengan menegakkan keadilan dalam kasus Century. Itu baru menjadi sebuah keberanian kalau dia berani menjadi yang terdepan," ujar Hasto.
Namun hal itu kini berbanding terbalik pasca Sri Mulyani dinobatkan menjadi Menteri Keuangan berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Rabu (27/7) kemarin. Seolah jilat ludah sendiri, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai keputusan Presiden Jokowi menunjuk Sri menjadi Menteri Keuangan telah melalui pertimbangan yang matang. Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro.
"Kami mencermati keputusan tersebut dan pertimbangan bapak presiden barangkali beliau (Sri Mulyani) berpengalaman dalam mengatasi berbagai krisis yang terjadi saat itu," ucap Hasto kepada awak media di gedung DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).
Hasto mengatakan, PDIP mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi. Sebab, menurut Hasto, posisi PDIP hanya sebagai pengusung Presiden Jokowi untuk maju menjadi orang nomor satu di Indonesia.
"Tugas kami hanya sebagai pengusung saja. Mencermati hal tersebut kita berharap sepenuhnya bahwa dengan adanya reshuffle ini betul-betul meningkatkan kinerja pemerintahan. Tentu saja bapak Jokowi sudah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya," tandasnya.
Sama halnya dengan PDIP, ketika nama Sri Mulyani disebut-sebut dalam skandal Bank Century, aktivis Fadjroel Rachman yang kini menjadi Komisaris PT Adhie Karya juga termasuk yang sering menyerang Sri. Salah satunya di media sosial, Fadjroel pernah meminta Sri dan Boediono untuk mundur sebab bisa mengganggu kinerja Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat sebagai presiden saat itu.
Namun kini Fadjroel justru memberikan selamat kepada Sri saat ditunjuk Presiden Jokowi sebagai menteri keuangan. Hal itu dilayangkannya dalam akun twitter miliknya @fadjroeL 'Welcome Back our Finance Minister Sri Mulyani Indrawati! Yes..Work..Work..Work! Rabu (27/7)'
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo secara resmi menunjuk Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan Indonesia menggantikan Bambang Brodjonegoro. Dalam dunia moneter, nama Sri Mulyani tak asing lagi, sebab, wanita kelahiran Lampung, 26 Agustus 1962 ini pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).(merdeka.com)
GoogleNews
.jpeg)
