RIAU (RA) - Komoditas Operator Penerbangan (AOC) Pekanbaru mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera putuskan nasib maskapai milik pemerintah daerah di Sumatera yakni Riau Airlines (RAL), meski surat izin usaha telah dicabut Kementerian Perhubungan tahun 2012.

"Kami telah dengar berbagai rencana atas RAL yang disampaikan kalangan anggota legislator atau pemprov sendiri, tapi belum ada realisasi satupun. Untuk itu, kami desak Pemprov Riau agar segera putuskan nasib RAL," papar Ketua AOC Pekanbaru, Wahyu Wijanarko di Pekanbaru, Kamis.

Dia mengaku, maskapai berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut hingga kini belum jelas nasib kelanjutannya terutama dari pemengang saham berjumlah sekitar 20 pemerintah daerah di Sumatera.

Terutama setelah jajaran direksi RAL mengajukan permohonan berupa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan diterimanya dan sekaligus mencabut status kepailitan maskapai itu pada 31 Desember 2013 dengan ditolaknya kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Medan tanggal 12 Juli 2012.

Seharusnya, kata Wahyu, Pemrov Riau selaku pemengang saham mayoritas atas RAL, maka dapat mengajukan dengan mengundang untuk mengadakan rapat umum pemengang saham dalam waktu dekat atau paling lambat tahun ini.

"Cuma nanti ada beberapa kewajiban yang dilakukan sebelumnya itu (RAL terbang), pertama mungkin dari teman-teman travel agen yang belum selesai. Hanya saya tidak tahu kondisinya seperti apa disini," ucap dia.

"Yang jelas kita di bandara, mungkin jadi lebih ramai aja penerbangan, kalau memang dia (RAL) bisa hidup lagi. Berarti kan, lebih ramai. Tetapi yang pasti, kita dukung lah. Kalau misalnya nanti jadi (hidup) lagi," kata Wahyu.

Kepala Biro Administrasi dan Ekonomi Setdaprov Riau, Syafrial awal tahun ini menyatakan, pemprov tetap mempertahankan salah satu BUMD yakni PT Riau Airlines, meski sudah tidak beroperasi lima tahun atau sejak tahun 2011.

"Kalau kita bangkrutkan, yang enak perusahaan itu. Maka persoalan lain seperti tanggungjawab kepada para investor, karyawan dan pihak lain, akan lepas," terangnya.

Dia mengatakan, pihaknya saat ini terus berupaya untuk menghidupkan kembali maskapai kebanggaan milik daerah tersebut, walau selalu dililit masalah akibat mengalami krisis finansial.

Untuk menghidupi kembali transportasi udara milik Riau itu, tidak ada jalan lain seperti melakukan tambah tenaga dan biaya karena persoalan membelit RAL tidak bisa serta merta diputuskan oleh satu pemegang saham yakni Pemrov Riau.

"Pak plt gubernur Riau akan berupaya lagi untuk lakukan pendekatan persuasif dan solusi itu yang kita inginkan. Karena jika dipailitkan, maka banyak pihak yang dirugikan terutama para pemegang saham," katanya.

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman saat menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) dalam melakukan ekspos refleksi tahun 2015 menyebut, pihaknya telah mendapatkan surat dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ingin menggunakan pesawat RAL.

"Terkait RAL, kita sudah terima surat dari Indragiri Hilir. Tapi ini bertahap, ada permasalahan dengan beberapa badan usaha milik daerah terkait yang harus diselesaikan terlebih dahulu," kata dia.

Setelah itu, lanjut Arsyadjuliandi, baru masuk ke dalam soal menjalankan maskapai tersebut. Ia mengklaim bahwa dinas perhubungan setempat sudah persiapkan diri dan juga biro ekonomi.

"Sabar saja, karena kita melaksanakan ini harus dipersiapkan segala sesuatunya," imbuhnya. (antarariau)