SIAK (RA) - Wakil Bupati Siak Alfedri menerima kunjungan kerja anggota DPD RI Komite II terkait pengelolaan Taman Nasional Zamrud yang baru saja di kukuhkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kala beberapa waktu yang lalu, Rabu (28/7) di Ruang Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak. Dalam kunjungan itu, juga dibahas pembangunan infrastruktur, pertanian dan lahan gambut.

Secara panjang lebar Wabup menceritakan kondisi kabupaten Siak dan Taman Nasional Zamrud yang diresmikan beberapa hari yang lalu, oleh Wakil Presiden Jusuf Kala pada peringatan Hari Lingkungan Hidup seDunia tingkat Nasional kemarin.

“Awalnya kawasan danau Zamrud itu adalah kawasan suaka marga satwa. Pada waktu itu Bupati Siak Arwin pada tahun 2001 telah melakukan usulan perluasan kawasan, dari 28 ribu hektar hingga menjadi Taman Nasional Zamrud menjadi 31 ribu hektar lebih," terang Wabup.

Langkah selanjutnya adalah mengenai penataan tapal batas hutan ini. Kemudian rencana pengelolaan dari Taman Nasional Zamrud berupa zonasi-zonasi dengan harapan ada pembicaraan lebih lanjut, antara pemerintah pusat dalam hal ini pihak Kementerian terkait dengan pemerintah daerah. Mengingat dikawasan tersebut ada potensi dan pertambangan minyak.

"Disamping itu perlu kelembagaan untuk mengurus Taman Nasional Zamrud tersebut, tidak cukup hanya kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja melainkan juga dukungan dari kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB),"  jelasnya.

Terkait semua usulan tersebut, Wabup berharap melalui pihak Komite II DPD RI bisa menjembatani manfaat yang sebesar-besarnya dari Taman tersebut.

Disisi lain, Syafrilenti menambahkan perlu juga dukungan terhadap restorasi lahan gambut. Selain itu Siak juga memiliki Jalan Nasional dari simpang Lago menuju Tanjung Buton lebih kurang 130 Km agar mendapat perhatian dari kementerian terkait.

Bahkan, sebelumnya Bupati Siak Syamsuar diawal tahun 2015 lalu telah ekspos di Dirjen Binamarga kementerian PU di Jakarta terkait usulan pembangunan jalan pada jalan nasional tersebut.

Menanggapi usulan-usulan yang disampaikan, anggota DPD komite II Rosti Uli Purba berharap menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk diserahkan ke pihak kementerian. Untuk itu ia menambahkan koordinasi dari Satker sangat dibutuhkan.

Ia berharap, para SKPD yang hadir untuk mengusulkan program  kepada pihaknya, sesuai dengan mitra kerja komite II yang bisa menjembatani perihal tersebut.

Mitra kerja komite II DPD RI antara lain Kementerian Pertanian dan Perkebunan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PU, Kementerian Dikti dan Ristek, Kementerian Perumahan Rakyat dan Desa Tertinggal.

Hadir pada kesempatan itu, Asisten II setda Kab Siak Syafrilenti, Kadis Pertambangan dan Energi Amin Budyadi, Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Rubiati, Kaban BPMPD Abdul Razak, Camat Dayun dan SKPD terkait lainnya. (JAS)