SIAK (RA) - Akibat lambatnya dana yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah, menjadi beban tersendiri buat  daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mempercepat jalannya berbagai kegiatan yang sudah diplot pada anggaran APBD Tahun 2016.

"Lambatnya dana dari pusat masuk ke kas daerah sudah barang tentu membuat daerah kelimpungan dalam menjalankan program pembangunan. Walaupun pun kita sudah punya uang seperti yang tertera di dalam nota APBD, akan tetapi kita tidak bisa berbuat banyak," papar Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Siak H Arif Fadillah MSi melalui Sekretaris Drs H Rozali Jaya MSi kepada RiauAktual.com, (30/5/2016).

Dikatakan, kucuran dana dari pusat yang masuk ke kas Daerah tidak semena-mena bisa mudah digunakan begitu saja, semuanya memerlukan proses yang cukup panjang.

"Semuanya itu pusat yang mengatur. Walaupun kita mendesak macam mana pun, tetap tidak akan bisa secepat seperti yang kita bayangkan," katanya.

Oleh sebab itulah, walaupun sudah di penghujung bulan Mei untuk realisasi APBD Kabupaten Siak Tahun anggaran 2016, realisasi kegiatan baru diangka 12 persen saja. Seharusnya sudah bisa diatas 20 persen. Tapi memang kondisinya sudah seperti ini, Daerah tentu hanya bisa mengikuti kebijakan seperti mana yang diatur oleh pusat.

"Itulah penyebab utama kenapa serapan APBD kita rendah. Ditambah lagi dengan masih banyaknya kegiatan besar yang belum bisa dilaksanakan di lapangan. Semua itu bisa dikerjakan sangat bergantung erat dengan kelancaran dana yang diturunkan oleh pemerintah pusat ke Daerah," tukas Rozali.

Diakui Rozali, lambatnya dana turun dari pusat berdampak terhadap percepatan pembangunan. Tak hanya itu, juga menjadi batu sandungan bagi serapan APBD.

"Semakin cepat turunnya dana dari pusat tentunya berbagai kegiatan bisa cepat dilaksanakan. Kalau begini aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pusat terkait dana APBD ini sudah barang tentu cukup mempersulikan daerah, seperti yang terjadi saat ini," pungkasnya. (JAS)