RIAUAKTUAL.COM - Salah satu persoalan yang belum kunjung teratasi adalah krisis listrik. Padahal, pertumbuhan ekonomi Riau yang terus meningkat membutuhkan pasokan listrik yang besar pula.

"Pasokan listrik di Riau masih jauh dari harapan, kondisi kelam itu masih belum ditambah dengan situasi ketika beban puncak pemakaian yang bisa mencapai 225,80 mega watt," ujar Ramdani, Koordinator Investigasi Masyarakat Peduli Listrik (MPL), Kamis (12/5/2016).

Menurut Ramdani, beban puncak tersebut belum dapat dipenuhi atau didukung oleh pasokan listrik yang memadai walau sudah ada lima pembangkit di provinsi ini karena ternyata lima pembangkit listrik itu hanya mampu memasok 190,8 mega watt (MW).

Meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang 114 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Teluk Lembu 43,3 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Teluk Lembu 7,5 MW, PLTD Dumai atau Bagan Besar 8 MW dan PLTG Riau Power 20 MW. "Jadi, listrik di Riau masih defisit sampai 135,47 MW," papar alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu.

Menurut Ramdani, sebenarnya dengan proyek pembangunan 10.000 MW tahap pertama, minimnya pasokan listrik Riau bisa sedikit diatasi. Pasokan baru itu bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sehingga bisa mendapat tambahan 2x100 MW sejak 2011 lalu.

"Itu sama sekali tidak pernah terwujud karena PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sampai dengan hari ini sama sekali tidak terlihat berhasil merealisirnya," sambung pria berperawakan besar tersebut.

Untuk menekan persoalan kelistrikan di Riau baru akan bisa mendekati normal sebesar kebutuhan beban puncak pemakaian jika sejak tahun 2016 ini seluruh pemerintah daerah (Pemda kabupaten dan kota) yang didukung pemerintah provinsi mendorong PT PLN (Persero) mewujudkan penambahan pasokan 2x100 MW.

Selain PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata perencanaan atas itu sudah lama mereka rencanakan. Namun tidak bisa direalisasikan mereka. "Seharusnya sinergitas seluruh Pemda tentu akan dengan mudah untuk bisa maksimal "menekan" PT. PLN (Persero) untuk sesegera mungkin mewujudkannya," ujar Dani.

Menurut Ramdani, untung saja para produsen crude palm oil (CPO) di Riau telah memiliki pembangkit sendiri, artinya tidak sepenuhnya tergantung dari listrik PT PLN (Persero). Bisa kita bayangkan akan terjadi jika mereka menggantungkan harapan kepada PT PLN (Persero), berapa MW lagi kebutuhan yang harus dipasok? Malah, untuk memenuhi kebutuhan listrik, produsen CPO yang telah memilki pembangkit sendiri bahkan mampu memenuhi pasokan listrik sampai mencapai 2000 MW.

"Ketersediaan pasokan hanya 190,8 MW, sementara kebutuhan terus meningkat rata-rata sebesar 12 % per tahun maka PT PLN (Persero) sekarang harus pontang panting mengatasi defisit listrik. Mereka berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Kami prediksi, salah satu cara yang akan mereka tempuh adalah dengan melakukan upaya interkoneksi Sumatera, artinya mengambil pasokan dari Sub Sistem Utara sebesar 32,2 MW dan pasokan dari Sub Sistem Sumbagsel mencapai 112 Mega Watt," Ujar Ramdani.

Menurut Ramdani, hitung-hitungan pasokan akan meningkat jadi 144,2 MW. Jika jumlah itu diakumulasi dengan pasokan Sub Sistem Riau maka total pasokan sebenarnya bisa mencapai 234 MW. Itu cukup untuk menutup defisit listrik Riau untuk jangka pendek, walau bukan angka yang ideal.

Tapi, apakah itu semua akan bisa direalisasikan PT PLN (Persero)? Menurut analisa berdasar investigasi lapangan yang sedang kami lakukan, harapan itu akan sangat kecil peluangnya untuk bisa terwujud, karena sangat banyak faktor yang bisa menjadi penegatif dari cita-cita menutupi angka defisit tersebut.

"Kami akan urai berbagai kendala negatif itu per kabupaten atau kota secara tersendiri. Kondisi negatif itu idealnya menjadi masalah bersama semua Pemda, sebab kami melihat PT PLN (Persero) akan menjadi sangat kerepotan jikalau dibiarkan sendiri untuk menghadapinya, belum lagi jikalau PT PLN (Persero) didepan mata Pemda dihabisi oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya saat mereka akan merealisisasikan upaya menutupi defisit tersebut." ujar Dani.

Menurut Ramdani Tentu bisa saja upaya pembiaran Pemda itu akan dianggap mereka sebagai upaya membebankan kesejahteraan rakyat dari sisi energi hanya kepada PT PLN (Persero) semata sementara rakyat kepala daerah itu yang secara nyata-nyata akan terpuaskan karena kebutuhan listrik mereka tidak akan padam-padam lagi. Maka agar hal itu tidak terjadi, kami sarankan para Pemda memberi dukungan nyata kepada PT PLN (Persero) dalam mewujudkan harapan publik itu.

"Kesimpulan sementara yang kami lihat di provinsi Riau adalah, kendala karena ketidak-mampuan PT PLN (Persero) di lapangan mensiasati defisit itu bisa menjadi faktor yang akan merugikan Pemda karena masyarakat akan mempersepsikan ketidak-mampuan PT PLN (Persero) adalah sebagai ketidak-mampuan Pemda dalam mensejahterakan rakyatnya. Itu tentu akan meninggalkan nilai negatif dalam masa kepemimpinan seseorang kepala daerah bukan?,"Kata Ramdani menutup pernyataan. (dr)