PEKANBARU (RA) - Entah apa yang ada dalam pikiran dua kepala dinas yang ada di wilayah kerja Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, sehingga ketika diajak wakil rakyat untuk hearing membahas penganggaran yang akan dihimpun dalam APBD Perubahan 2012 yang akan dibahas oleh DPRD Kota Pekanbaru, dua kepala dinas tersebut menolak.

Penolakan dua kepala dinas, yakni Kepala Dinas Pendidikan Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dilakukan kepada Komisi III yang merupakan mitra kerja dari pejabat pemerintah tersebut untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk kedua dinas terkait dan sejauh mana realisasi anggaran yang telah digulirkan dalam APBD murni 2012 lalu.

Penolakan diajak hearing ini diakui oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pekanbaru yang membidangi pendidikan dan kesehatan, Ade Hartati Rahmad MPd. Ketika dimintai kejelasan dari informasi penolakan tersebut, Ade Hartati mengakui memang dua kepala dinas yang sedianya ingin diajak hearing atau rapat kerja dalam waktu dekat tidak disangka ternyata menolak.

"Mereka beralasan sibuk urus PON. Memang kita sepakat untuk mensukseskan PON, namun seharusnya mereka ini tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Jangan sampai gara-gara PON, masyarakat terlantar, lagian untuk PON ini kan sudah ada panitianya masing-masing," ungkap Ade ketika dikonfirmasi, Selasa (4/9).

Dengan penolakan diajak hearing dari dua dinas tersebut, Ade Hartati mengaku sangat kecewa. Padahal, rapat kerja dan hearing tersebut tidak lebih dari dua jam saja untuk memaparkan program Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan kedepan, sehingga dapat disesuaikan dengan penganggarannya. Karena dengan lantang dua kepala dinas tersebut menolak diajak rapat, maka Komisi III terutama Ade Hartati keberatan untuk membahas anggaran untuk dua dinas yang menyepelehkan urusan rakyat tersebut.

"Terkesan mereka ini menyepelehkan kepentingan masyarakat luas dengan mengkambing hitamkan PON. Ini merupakan contoh yang tidak baik. Maka dengan ini, secara pribadi saya menolak pembahasan anggaran yang menyangkut dua dinas ini," tegasnya. (RA1)