TEMBILAHAN (RA) - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang membentuk kepengurusan hinga tingkat desa dinilai bermuatan politis.

Atas tindakan tersebut KONI Inhil mendapat sorotan negatif dari sejumlah pihak. KONI dianggap tidak lagi menjadi organisasi independen karena terindikasi sudah dibawa kepada politik praktis.

“Pada dasarnya kami mendukung kemajuan Koni, tetapi kalau dibawa kepada politik praktis saya sangat tidak setuju,” kata Presidium Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus ORNOP) Zulkipli AM.

Menurutnya, kepengurusan didirikan hingga ketingkat kelurahan dan desa tidak ada benar karena tidak ada dalam AD/ART KONI tidak ada pendirian kepengurusan KONI hingga ke desa maupun kelurahan.

Selain itu, seragam kebesaran Koni Inhil di daerah-daerah juga telah memperlihatkan adanya indikasi politik praktis karena ada gambar oknum kepengurusan Koni Inhil tepat di helaian baju bagian depan.

“Saya pikir tanda-tanda itu menunjukkan kalau Koni Inhil sudah dibawa kepada politik praktis,” tandasnya.

Laporan : SUF