PEKANBARU (RA) - Guna menata keberadaa Pasar Jongkok dan Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib berjualan sehingga membuat kondisi Kota Pekanbaru semraut, maka Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menjanjikan pemindahan pasar jongkok yang selama ini mengganggu arus lalu lintas. Pemindahan tersebut dilakukan pada Selasa (4/9) pakan ini dengan menyediakan lahan di Jalan Balam Sakti samping Rumah Sakit Jiwa Tampan. Hal ini telah dirapatkan Pemko Pekanbaru bersama pihak pengelolah Yayasan Pekanbaru Metro Madani pada Jumat (31/8).

Asisten I Pemko Pekanbaru, HR Dorman Johan usai rapat mengatakan, pedagang pasar jongkok yang selama ini mengganggu arus lalu lintas di Jalan HR Soebrantas sesuai instruksi Walikota, akan dipindahkan ke lokasi baru. Selama ini, keberadaan PKL yang ada di Kota Pekanbaru mencapai 258 PKL. Dengan demikian, Pemko Pekanbaru melalui Yayasan Pekanbaru Metro Madani menyediakan lahan yang berkapasitas menampung PKL 350 los.

"Kita juga melakukan pendekatan secara persuasuf dengan PKL agar tidak terjadi salah paham atas pemindahan tersebut. Sabtu (1/9) ini Pak Wali akan langsung melakukan sosialisai. PKL yang pindah ke samping RSJ Tampan itu akan didata sehingga mudah untuk memantau dan melakukan pembinaan serta permodalan yang saat ini direncanakan Pemko Pekanbaru. Mereka harus punya surat izin usaha yang bisa berjualan di lokasi baru itu," ungkap Dorman.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Metro Madani Pekanbaru, Anis Murzil, dalam kesempatan yang sama juga menerangkan kepada wartawan, pihaknya telah menyediakan lapak untuk berjualan bagi PKL dengan luas 3m X 3m dan dikenakan biaya administrasi awal sebesar Rp100 ribu.

"Kita sewakan ke PKL dengan biaya sewanya per bulan Rp450 ribu. Di situ sudah biaya semuanya, kebersihan, keamanan, retribusi dan sebagainya. Tak ada lagi pungutan lain, kalau ada lagi yang meminta pungutan maka kita akan laporkan ke polisi karena melakukan pungli," paparnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zaidir Albaizah menegaskan, pihaknya memang mendukung pemindahan PKL tersebut di kawasan yang memang menjadi pusat aktivitas PKL. Namun, jika memang dilakukan pemindahan, maka pihaknya meminta kepada Pemko Pekanbaru untuk menjamin tak ada lagi PKL yang berkeliaran di tempat lain yang membuka lapak di luar daerah yang telah ditetapkan.

"Kita sangat dukung itu, karena memang sudah lama kita menginginkan sebuah pusat PKL. Namun yang tidak setujunya kita dengan biaya per bulan itu. Rp450 ribu itu terlalu besar dan pasti pedagang akan keberatan. Saya minta untuk tahap awal ini digratiskan saja, kalau PKL sudah mendapatkan penghasilan tetap nantinya, baru ditetapkan berapa biaya perbulannya," papar politisi Partai Bintang Nurani Bangsa tersebut. (RA1)