RIAU (RA) - Gaung pemberantasan narkotika tidak hanya dilakukan di pemerintah pusat, saat ini Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan koordinasi dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau dan Polda Riau. Hal itu guna melakukan tes urin bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Menurut Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, maraknya peredaran dan pengungkapan kasus narkotika oleh pihak kepolisian di Provinsi Riau membuat prihatin semua pihak. Untuk itu dirinya meminta agar seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau agar dites urin yang dilakukan secara mendadak agar tidak ada lagi PNS yang terindikasi kasus narkoba.

"Kita sangat prihatin dengan maraknya kasus narkoba akhir-akhir ini. Narkoba sudah menyasar banyak korban dan dari banyak profesi. Tidak tertutup kemungkinan para PNS juga ada yang menjadi korbannya. Untuk itu kita akan lakukan tes urine untuk PNS Pemprov Riau. Siapapun yang positif menggunakan narkoba harus diberikan sanksi dan dibina," ujar Plt Gubernur Riau.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau telah mengagarkan dana untuk tes urin bagi 8.000 orang PNS. Arsyadjuliandi Rachman berharap dengan adanya tes urin bagi para PNS nantinya akan menjadi contoh teladan bagi PNS-PNS kabupaten kota lainnya bebas dari narkoba. Apabila ada ditemukan indikasi pengguna narkotika maka akan dilakukan secara proses kepegawaian dan proses hukum. (Dr)