PEKANBARU (RA) - Kepala UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Normal dan Informal (UPT P2PAUDNI) Disdikbud Riau, Abdul Kadir mempertanyakan keberadaan sekolah marginal di Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau. 

 

“Aneh saja dengarnya kok masih ada sekolah marginal di ibukota Provinsi. Padahal, kata marginal ini orang awam sudah tahu artinya sekolah yang terpinggirkan. Konsep ini harus kita luruskan dulu daerah mana saja yang masuk dalam kategori marginal.,” kata Kadir pada kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi PTK Marginal, Kamis 25 Februari 2016 di hotel Furaya Pekanbaru.

 

Dikatakan Abdul Kadir, dari 12 kabupaten kota di Riau hanya Dumai dan Bengkalis yang tidak ada sekolah marginal. Jika dilihat dari perkembangan kota, Pekanbaru ini bisa dikatakan kota besar tapi masih ada sekolah marginalnya. "Saat ini jumlah kelompok belajar untuk sekolah marginal di 10 kabupaten/kota sebanyak 77 pokjar kecuali Dumai dan Bengkalis,” kata Kadir.

 

Tujuan diklat peningkatan kompetensi PTK marginal, kata Kadir, untuk  menyiapkan para guru huni dapat menerapkan hasil belajar, menerapkan manajemen pengelolaan kelas, menciptakan media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di sekolah marginal masing masing, menetapkan model pembelajaran yang bervariasi dalam proses pembelajaran serta menganalisa butir butir soal. 

 

Sedangkan bagi kepala sekolah dapat menyusun dokumen kurikulum menciptakan iklim dan budaya sekolah bermutu bagi sekolah marginal, menjalin kerja sama untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah.

 

"Kegiatan Diklat mulai tangal 24 sd/27 Februari dengan narasumber dari Widia Iswara (WI) dan pengawas Disdik Riaui. Jumlah peserta sebanyak 257 orang terdiri dari 203 guru huni dan 54 kepala sekolahnya,” jelas Kadir.

 

Sementara Kadisdikbud Riau H. Kamsol saat membuka Diklat tersebut mengatakan hendaknya kegiatan ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tenaga pendidik maupun kepala sekolah yang mengajar di sekoah marginal.

 

”Sekolah marjinal ini salah satu upaya pemerintah Provinsi Riau menaikkan APK dan APM penddikan dasar terutama di daerah pingiran yang akses pendidikan juah dari kecamatan,” kata Kamsol.

 

 

Laporan : MAD