WWF Klaim Kematian Gajah Di Riau Tahun 2016 Menurun
ilustrasi gajah
Riauaktual.com - Organisasi perlindungan satwa "World Wildlife Fund (WWF)" menyatakan telah terdeteksi empat kasus kematian gajah Sumatera di Provinsi Riau selama 2016, dan jumlahnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
"Tahun 2015 ada 10 kasus kematian gajah, sedangkan pada 2016 menurun tinggal empat kematian," kata Humas WWF Program Riau, Syamsidar, di Pekanbaru, Selasa, seperti dikutip dari antara riau.
Ia mengatakan empat kasus tersebut kuat dugaan akibat konflik dengan manusia. Pada Februari 2016, tim ekspedisi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) menemukan gajah Sumatera yang mati dan sudah menjadi bangkai di kawasan tersebut di Kabupaten Pelalawan. Kemudian, ada juga yang mati akibat jerat di konsesi hutan tanaman industri, meski sempat diobati namun tak bisa diselamatkan.
Pada September tahun lalu juga terjadi kematian, kali ini seekor anak gajah yang badannya penuh luka dan terjebak disebuah parit di konsesi hutan tanaman industri.
"Ada juga kematian gajah akibat sentrum listrik di daerah Duri dekat dengan permukiman," kata Syamsidar.
Meski jumlahnya menurun, dari empat kematian satwa dilindungi itu tidak ada satu pun pelaku yang bisa diidentifikasi.
Gajah Sumatera (elaphas maximus sumatranus) merupakan satwa bongsor yang dilindungi karena keberadaan mereka mulai punah. WWF memprediksi jumlah mereka dialam liar hanya seratusan ekor saja.
Ancaman bagi kelestarian satwa bongsor ini adalah konflik dengan manusia karena hutan sebagai habitat alami gajah terus berkurang. Alih fungsi lahan menjadi permukiman, perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri, membuat konflik manusia dengan satwa liar tidak bisa dielakan.
Namun, dari sekian banyak konsesi perusahaan kehutanan dan perkebunan di Riau, Syamsidar mengatakan baru segelintir pelaku usaha yang yang melakukan aksi nyata dengan mitigasi konflik gajah Sumatera dengan manusia secara berkelanjutan.
"Masih sangat sedikit, hanya ada tiga perusahaan, dan tidak dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada," katanya.
Dari jumlah perusahaan yang bisa dihitung dengan jari itu, Syamsidar menyebutkan korporasinya antara lain PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Asian Agri dari April Grup, dan satu lagi adalah PT Musim Mas. Ia menjelaskan, RAPP mengadopsi sistem mitigasi konflik gajah yang sudah dilakukan WWF bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, yakni membentuk tim "flying squad".
Menurut dia, tim "flying squad" RAPP memiliki setidaknya empat gajah dewasa dan dua anak gajah. Perusahaan tersebut mendapat tanggung jawab melakukan mitigasi terhadap satwa dilindungi seperti gajah dan harimau, karena sejak awal mereka mendapatkan izin untuk mengelola konsesi hutan tanaman industri yang cukup luas di Riau.
Konsesi perusahaan tersebut termasuk didalamnya adalah daerah jelajah gajah Sumatera liar, sehinga sangat rawan terjadi konflik.
Tugas utama mereka adalah melakukan patroli bersama, mencegah konflik gajah dan manusia, serta membantu menghalau apabila gajah liar masuk ke permukiman warga.
"Yang perlu diperbaiki dari tim mereka (RAPP) adalah operasionalnya harus lebih aktif di wilayah operasional yang sudah ditentukan," ujarnya.
Kemudian, Syamsidar mengatakan perusahaan sawit Asian Agri juga memiliki program mitigasi konflik gajah meski tidak menggunakan gajah jinak. "Mereka melakukan patroli secara manual, tanpa gajah dengan tetap mengadopsi cara yang sudah diterapkan WWF seperti menggunakan meriam karbit untuk menghalau gajah," katanya.
Ia menambahkan, perusahaan sawit Musim Mas melakukan komitmen mereka dengan membantu pendanaan untuk operasional "flying squad" WWF-BBKSDA Riau.
Keterlibatan sektor swasta yang lebih besar sangat penting untuk mengurangi konflik gajah dan manusia, mengingat konflik kerap menjadi penyebab jatuhnya korban jiwa dan kerugian bagi manusia, juga kematian gajah Sumatera yang kini terancam punah.