PEKANBARU (RA)- Asisten Deputi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Iskandar Hasan, membuka sosialisasi peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no.60 tahun 2012 tentang pencanangan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi di hotel Ibis, Rabu (19/12).
Katanya tanggal 17 April 2012 pemerintah Pusat sudah mengundang 173 wakil pemerintah daerah untuk pencanangan zona integritas.
Dalam zona ini pemerintah menerapkan 20 kegiatan yang mengukur bebas korupsi. Ada 10 prinsip penegakan pemerintahan yang baik 2 diantaranya berpengaruh untuk jadi penilaian yakni akuntabilitas transparansi dan akuntabilitas kinerja .
"Makanya Pekanbaru dan Kampar terpilih karena Keuangan Pekanbaru sudah dapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan pernah WTP. Untuk Akuntabilitas kinerja nilai Pekanbaru mencapai CC memenuhi syarat minimal atau lebih dari 65," ujarnya.
Memang opini WTP tidak menjamin daerah bebas korupsi, tetapi dalam hal pemeriksaan sudah lebih mudah di periksa.
Ditempat yang sama Walikota Pekanbaru Firdaus, MT, mengatakan kiat untuk mewujudkan ZI melakukan sosialisasi peraturan ke semua SKPD.
Katanya integritas juga bukan hanya untuk pemerintah tetapi juga untuk masyarakat. Karena itu kerjasama semua pihak masyarakat dan pemerintah di perlukan.
"Kami juga akan mohon dukungan Badan BPKP Provinsi Riau, untuk melaksanakan pengadministrasian kegiatan pemko. Di bantu dengan berdirinya ombusmend di Pekanbaru," ujarnya.
Mulyana Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau menyatakan awal Oktober kami sudah memperbaharui kesepakatan kerjasama kami. BPKP juga bertugas menjadi konsultan bagi Pemko.
"Kami mendukung kota Pekanbaru mewujutkan ZI dan membantu meraih kembali WTP tahun 2012," ujar.(RA5)
Ikuti RiauAktual di
GoogleNews
