Riauaktual.com - Hukum merupakan produk politik, maka keputusan hukum tergantung dengan penguasa dan hukum akan berpihak sesuai dengan keinginan penguasa, kata Guru besar hukum Universitas Islam Indonesia Mahfud MD.
"Ada yang mengatakan politik itu kotor. Padahal tidak mungkin orang tidak berpolitik," kata Mahfud dalam acara bedah buku Paradigma Baru PTUN: Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi, di gedung PP Muhammadiyah, Yogyakarta, kemarin, seperti dikutip dari Suara Muhammadiyah.
Semua aturan hukum di Indonesia, menurut Mahfud, sudah diatur dengan sangat baik. Peraturan mengenai apapun sudah diputuskan dengan jelas dan terang dalam suatu produk konstitusi. Namun, meskipun tersedia semua perangkat hukum, masih saja banyak permasalahan hukum yang terjadi.
Hal itu, kata Mahfud, disebabkan oleh dua hal. "Adanya intervensi politik atau tidak bisa dieksekusi," ujarnya.
Mahfud mencontohkan beberapa kasus yang sebenarnya sudah diputuskan oleh hukum, namun tidak bisa dieksekusi. Contoh terakhir adalah kasus sengketa pembangunan pabrik semen Rembang. Meskipun sudah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara hingga MK, tetapi keputusannya tidak lantas memberi kejelasan terhadap kasus pembangunan pabrik semen.
PTUN, kata dia, tidak memiliki badan eksekutor. Berbeda dengan pengadilan lainnya yang bisa melimpahkan eksekusi sebuah perkara pada kejaksaan atau kepolisian.
GoogleNews
