HOT TOPIC

Komisi I DPRD Pekanbaru Meradang, Seluruh TV Kabel di Pekanbaru Lakukan Pungutan Ilegal

Dibaca: 44835 kali  Selasa,26 Februari 2013 | 04:45:00 WIB
Komisi I DPRD Pekanbaru Meradang, Seluruh TV Kabel di Pekanbaru Lakukan Pungutan Ilegal Ket Foto : Ilustrasi Televisi berbayar. FOTO: int

PEKANBARU (RA)- Berdasarkan data yang diterima dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, diketahui bahwa seluruh TV Kabel alias TV berbayar di Kota Pekanbaru melakukan pungutan ilegal. Hal ini mendapat tanggapan dari Komisi I DPRD Kota Pekanbaru.

Seperti yang dikatakan Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Yose Saputra saat dikonfirmasi reporter RiauAktual.com pada Selasa (26/02/2013) di Pekanbaru.

Yose memaparkan, bahwa keberadaan TV Kabel di Kota Pekanbaru saat ini telah merugikan pemerintah karena melakukan pungutan ilegal. Meskipun aparat kepolisian tempo hari telah menangkap beberapa pelaku pengusaha TV Kabel ini, Yose menilai masih sebagai langkah awal yang memerlukan tindak lanjut lagi.

"Karena sesuai Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran diatur bagi pengusaha TV berbayar dilarang melakukan pungutan selama masa uji coba. Di sini kita punya data kalau seluruh TV kabel di Pekanbaru tidak satupun yang memili izin tetap, mereka baru mengantongi izin prinsip tapi sudah berani melakukan pungutan. Hal inilah yang menjadi perhatian kita di Komisi I dengan adanya juga laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan," ungkap Yose.

Seperti yang dipaparkan politisi Partai Golkar tersebut, dalam melakukan pengurusan perizinan TV Kabel atau televisi berbayar memiliki beberapa tahapan diantaranya, tahap awal EDP (evaluasi dengar pendapat) uji kelayakan usaha dilakukan bersama KPID Riau, dalam kesempatan itu dipaparkan oleh pengusaha bagaimana cakupan wilayah usahanya serta visi misi, evaluasi ini satu hari selesai dan sangat menentukan, kalau dinyatakan tak layak maka harus diulang lagi.

"Kalau layak keluarlah Rekomendasi Kelayakan.Selanjutnya dikeluarkan izin prinsip. Dengan mengantongi izin prinsip ini, pengusaha masih dalam masa uji coba tayang dan tak dibenarkan melakukan pungutan atas program yang ditayangkannya. Setelah lulus dalam uji coba siar ini baru dikeluarkan izin tetap, kalau sekarang bisa dikatakan seluruh tv berbayar melakukan pungutan ketika masih mengantongi izin prinsip saja, ada juga yang belum dinyatakan lulus evaluasi dengar pendapat sudah nekad tayang dan melakukan pungutan. Ini yang harus terus ditindaklanjuti, baik oleh KPID maupun polisi," tegasnya.

Dari data yang didapat oleh Yose tampak beberapa nama yang muncul dan diketahui tak berizin seperti PT Citra Intel Pratama (Smart Media) PT Harapan Multi Media Vision (Harapan Visions) PT Asia Panca Mandiri (Asia Vision) PT Citra Moraland (Citra Moraland) PT Panam Mitra Media (Panam Vision) dan banyak lagi tv berbayar lainnya yang juga tidak mengantongi izin tapi sudah melakukan pungutan. Sementara stasiun non berbayar yg tidak berizin yakni TV One dan Riau Chanel.

"Ini sudah melanggar undang-undang dan harus dilakukan penindakan pidana. Kepada aparat kepolisian dan KPID Riau kami minta bertindak tegas, meski kemarin udah ada yang ditangkap segera ditindak dan jangan sampai didiamkan tanpa sebab. Sementara itu kita Komisi I dalam waktu dekat juga akan memanggil KPID Riau guna mempertanyakan pengawasan dan pengeluaran izin yang dilakukan terhadap stasiun televisi yang ada di Kota Pekanbaru ini," pungkasnya.

Laporan: Riki

Akses RiauAktual.Com Via Mobile m.riauaktual.com

BERITA TERKAIT

TULIS KOMENTAR

comments powered by Disqus
shadow